Menjaga Periuk dari Pagebluk

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dikenal sebagai lumbung padi Kaltim. Kebutuhan akan konsumsi beras tercukupi. Tapi tidak untuk komoditas lainnya. Masih bergantung Jawa dan Sulawesi. Bagaimana kabupaten bakal IKN ini menjaga ketahanan pangannya?

ADA satu lagi ketakutan yang mulai dipikirkan Pemkab PPU selain pagebluk COVID-19 saat ini. Kebutuhan pangan. Hal yang mungkin belum diantisipasi daerah lain. Pagebluk diyakini akan berdampak pada kebutuhan pangan. Mungkin tidak saat ini. Bisa saja akan terjadi beberapa waktu nanti.

Dikenal sebagai salah satu lumbung padi Kaltim, PPU rupaya punya kekhawatiran lain. Hanya beras yang mampu mereka penuhi secara mandiri. Sayuran, daging, bawang, dan lainnya harus didatangkan dari luar. Baik daerah lain di Kaltim, maupun dari pulau seberang di Jawa dan Sulawesi.

Itulah mengapa, kabupaten berusia remaja, 18 tahun, ini membentuk membentuk Gugus Tugas Pangan. Menindaklanjuti instruksi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Yang disampaikan kepada tiap kabupaten/kota. Untuk turut mengawasi ketahanan pangan daerah dalam situasi pandemi Coronavirus Disease (COVID-19).

"Selain penanganan COVID-19, ada lingkungan yang memang tidak boleh terlepas dari perhatian. Yaitu logistik. Karena itu juga bagian terpenting, urusannya perut,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) PPU Tohar, sekaligus Ketua Gugus Tugas Pangan usai rapat koordinasi pembentukan, Kamis (28/5) lalu.

Komposisi gugus tugas ini terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, UMKM dan Koperasi (Disperindagkop) serta TNI/Polri dan Badan Urusan Logistik (Bulog).

Tugasnya ialah mengawasi ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok di pasaran. Tak kalah penting stabilitas harganya.

Termasuk juga dalam barisan gugus tugas adalah Dinas Perhubungan (Dishub). Pengawasan jalur distribusi logistik yang masuk ke PPU menjadi tanggungjawab Dishub.

Ada juga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjamin infrastruktur daerah mendukung distribusi komoditas sampai ke warga. "Gugus tugas ini setiap hari akan melaporkan ketersediaan logistik di PPU," katanya.

Adapun 11 komoditas pokok yang dikawal pasokannya antara lain beras, jagung, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah besar. Kemudian, cabai rawit, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng. Lalu ditambah tabung gas LPG dan garam. Di luar itu, ada kebutuhan bahan tambahan seperti daging sapi, daging ayam, ikan dan telur.

Tohar mengatakan, mekanisme tugas gugus ini nantinya akan seperti Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang telah ada. Hanya saja, TPID melakukan pelaporan dengan matrik tiap bulan. "Ya, tinggal diinformasikan saja, merubah matrik laporan bulanan menjadi harian," tambahnya.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di kantor bupati disepakati pula bahwa dinas-dinas terkait ditekankan untuk tetap memaksimalkan tiap program reguler yang ada.

Optimalisasi ditekankan sampai dengan paparannya hingga tingkat implementasi di lapangan. Baik pada para petani lahan basah di PPU maupun petani lahan kering.

"Berapapun yang kita miliki, potensi itu harus dimaksimalkan. Soal cukup tidak cukup pangan kita, harus tetap dilaksanakan," lanjutnya.

Sumber: