Normalisasi SKM Terkendala Lambatnya Proses Relokasi Warga

Samarinda, DiswayKaltim.com - Terkait banjir berkelanjutan di Samarinda, sebetulnya pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III beserta Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda, sudah membuat program penanggulangan. Mereka sedang berfokus kepada program normalisasi sungai. Disertai dengan relokasi warga di bantaran sungai.

Pemerintah juga akan melakukan pengerukan sedimentasi di Waduk Benanga. Pengerukan ini diharapkan membuat Benanga bisa menampung 1,6 juta meter kubik air.

Di samping itu, aliran SKM juga akan dikeruk. Desain SKM nantinya diharapkan dapat menghadapi banjir skala 10 tahunan. Aliran air harus mampu dilewati debit 400 meter kubik per detik.

Kepala (BWS) Kalimantan III Anang Mukhlis mengatakan, normalisasi sejatinya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas PUPR. Sedangkan dari Balai Wilayah Sungai akan mengerjakan di bagian pemasangan tanggul atau penurapan.

"Penurapan dilakukan selain membuat laju air, juga sebagai pengamanan agar bantaran sungai tidak menjadi permukiman lagi," ucap Anang kepada Disway Kaltim.

Anang mengatakan, relokasi dan normalisasi yang menjadi titik fokus pemerintah berada di kawasan Pasar Segiri. Namun, pengerjaan proyek yang seharusnya mulai dilakukan di awal tahun 2020, sempat mengalami kendala relokasi warga.

"Yang penting lokasi itu harus bebas dahulu dari permukiman, baru kami bisa melakukan penurapan. Bagian itu dikerjakan oleh Pemkot Samarinda. Yang pertama harus dilakukan adalah relokasi permukiman, kemudian diperbesar lebar sungainya seperti sedia kala," imbuhnya.

Anang mengungkapkan, hal itu dikarenakan telah terjadi penyempitan di badan SKM segmen belakang Pasar Segiri. Kini lebar sungai hanya selebar 5 hingga 15 meter. Padahal, dahulunya lebar sungai di kawasan tersebut sekitar 40 meter. Penyempitan terjadi akibat permukiman warga.

Sehingga kawasan ini menjadi biang permasalahan banjir besar yang terjadi setahun ini. Sungai tidak bisa lagi menampung debit air ketika limpasan datang dari hulu SKM.

Selain penyempitan sungai, sedimentasi di lokasi tersebut juga cukup parah. Tercatat, sedimentasi di belakang Pasar Segiri setebal 2 meter akibat limbah rumah tangga. Karena sedimentasi ini, kedalaman SKM hanya sedalam 2,5 meter. Sedangkan, kedalaman yang diperlukan oleh SKM seharusnya sedalam 5 meter.

Ke depannya, normalisasi SKM di kawasan tersebut akan memberikan ruang di kedua sisi sungai dari permukiman. Untuk dapat menjalankan program ini, pemerintah harus merelokasi sebanyak 3.000 rumah. Perinciannya, kebutuhan lahan sungai selebar 40 meter, jarak jalur hijau 6 meter, dan jalur inspeksi 6 meter.

"Nanti akan diberi jalan inspeksi selebar enam meter di sepanjang pinggir sungai. Sungai mengalami penyempitan dari 15 hingga 5 meter di kawasan tersebut. Nantinya sungai akan dilebarkan sekitar 40 meter,"

Anang menambahkan, pemerintah pusat melalui Menteri PUPR telah siap mengucurkan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan SKM. "Keseluruhan penyelesaian permasalahan, khususnya untuk normalisasi SKM ini akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,7 triliun. Tapi kalau untuk di tahap pertama, penyelesaian dari Pasar Segiri hingga segmen di Jalan Pemuda, itu sekitar Rp 540 miliar," pungkasnya. (m5/eny/dah)

Sumber: