Berat, Jika Balikpapan Terapkan PSBB

Soal penerapan PSBB di Balikpapan sepertinya akan panjang kisahnya. Sebagian kalangan mendukung, tapi sebagian lagi ragu. Kalangan pengusaha pun berbeda pandangan soal ini. Lalu bagaimana sekarang? Mungkin jawaban Kapolres Balikpapan Kombes Pol Turmudi kepada Disway Kaltim lewat pesan WhatsApp bisa sedikit membuka gambaran. Begini chat-nya: “Apapun kebijakan pimpinan daerah, semua wajib mendukung dan saya tidak bisa komentar apapun tentang PSBB”. Hmmm… ----------------------- Pewarta: Darul Asmawan Editor : Devi Alamsyah JIKA Anda pembaca rutin tulisannya Dahlan Iskan tentu tahu dengan edisi ini; Menuju Normal. Beberapa hari lalu. Catatan pada edisi itu menggambarkan beberapa negara yang ingin segera menormalkan kembali aktivitas warganya. Antara lain adalah Iran. Iran yang semula menduduki ”juara tiga” terbesar korban COVID-19 nya –setelah Tiongkok dan Italia. Belakangan Iran digeser ke urutan 10 oleh negara-negara maju Eropa. Presiden Iran Hassan Rouhani tiba-tiba bikin kejutan: kehidupan di Iran akan segera dinormalkan. Meski penderita baru masih ratusan/hari. Dan yang meninggal masih sekitar 100/hari. Mengapa kehidupan akan segera dinormalkan? ”Wabah ini tidak jelas kapan berakhirnya. Kalau kehidupan dibatasi terus negara akan runtuh,” katanya. Namun, meski peraturan itu dilonggarkan, Iran tetap memberlakukan social distancing kepada warganya. Yakni tetap menjaga jarak dan pakai masker. Alih-alih melakukan pembatasan sosial yang ketat hingga penutupan akses, Iran malah membuka lagi semua akses-akses itu. Kini yang diedukasi warganya. Jika ingin aman ya jaga jarak. Kalau melanggar tanggung sendiri risikonya. Dwi Anna, warga Jakarta, bercerita kepada Disway Kaltim tentang rasanya PSBB di ibu kota itu. Anna menggambarkan bagaimana pembatasan sosial di Jakarta telah membuat warganya kehilangan pekerjaan. "Pedagang-pedagang kecil, pekerja lepas, mau tidak mau bertahan tanpa penghasilan," kata Anna. Anna adalah salah satu pemudi yang lahir dan besar di Jakarta. Ia menyelesaikan gelar sarjananya di program studi Antropologi Universitas Diponegoro, Semarang. Anna seorang perempuan yang dikenal peka terhadap masalah masalah sosial. Ia sering terlibat dalam misi-misi kemanusiaan, penanggulangan bencana dan sebagainya. Tahun 2017, ia pernah bergabung dalam program Ekspedisi NKRI garapan TNI Angkatan Darat di Papua. Ia mengabdi pada bidang pengabdian masyarakat. Saat ini, Anna juga turut memperbantukan diri dalam penanganan COVID-19 di salah satu rumah sakit di Jakarta. Karyawan toko di mal yang terpaksa tutup meliburkan karyawan. Mereka diliburkan tanpa memperoleh upah. Anna salah satu pekerja yang kehilangan penghasilan itu. Sebelum ada pengetatan sosial karena wabah corona, ia bekerja sebagai seorang staf pengajar di sebuah sekolah di Jakarta. "Dua pekan awal, saya full di rumah saja, karena sekolah tempat saya mengajar libur," ujarnya. Selepas itu, ia diminta membantu gugus tugas di salah satu rumah sakit. "Jadinya sekarang saya mendekati sumber virus itu". Dia menceritakan, PSSB pada dua hari pertama merupakan masa transisi. Orang-orang masih banyak yang bekerja ke kantor. Padahal pembatasan transportasi sudah diberlakukan. "Anda pasti bisa membayangkan, antrean panjang di halte-halte dan stasiun," ucapnya. Setelah sepekan berjalan, PSBB baru benar-benar memberi efek. Warga mulai disiplin melaksanakan pembatasan. Hari-hari berikutnya, orang-orang mulai merasa mereka butuh untuk keluar rumah dan beraktivitas. Tapi jalan-jalan utama masih sepi. Hanya jalan-jalan kecil tetap saja ramai. Meskipun tetap harus menjaga jarak, memakai masker. "Tempat cuci tangan ada di mana-mana,". Anna mengatakan, dalam PSBB pasar-pasar sebagai sumber bahan makanan tetap diperbolehkan untuk buka. "Tapi seingat saya, ini sempat ada pembatasan juga berdasarkan angka tanggal," jelas Anna. Begitu juga dengan retail dan swalayan pemasok kebutuhan pangan. Diperbolehkan buka dengan syarat ada pembatasan jarak terhadap pelanggan. Beberapa menerapkan giliran untuk masuk ke dalam toko, sehingga pembeli harus mengantre di luar. Di waktu-waktu tertentu ada razia. Di fase awal penerapan PSBB. Penyisiran jalan dan kerumunan masih masif dilakukan. PSBB ini sangat berdampak pada pola kehidupan. "Saya bingung harus menjelaskan bagaimana lagi," sebut dia. Baca juga: 

• Soal Rencana PSBB di Balikpapan, Kadin dan Apindo Ogah, Hipmi Sih Oke
• Balikpapan Ragu Ajukan PSBB, Wali Kota Masih Menunggu Kajian

Yang pasti, kata Anna, PSSB telah menciptakan jarak satu sama lain. "Kita semua mulai mengenal aplikasi zoom. Kita tidak pernah merindukan keramaian seperti ini. Apalagi mulai memasuki Ramadan, masjid tidak melaksanakan tarawih, jadi rindu buka puasa bersama," imbuh Anna. Ia merasa dilematis ketika melihat banyak orang nekat pulang kampung. Alih-alih memutus mata rantai penyebaran, malah berpotensi menambah luas sebaran infeksi COVID-19. Tetapi di satu sisi mereka kesulitan untuk pembiayaan jika harus bertahan. Sebelum PSBB diberlakukan, social distancing, pembatasan aktivitas, ibadah, budaya, sudah diterapkan. "Ada check point di banyak tempat, yang berkendara pun ada aturan jaga jarak," ungkapnya. Namun, Dwi Anna mengakui bahwa ia merasakan penurunan jumlah pertambahan kasus sejak PSBB ditetapkan untuk Jakarta. "Mungkin karena efek disiplin warga di awal-awal PSBB. Dan yang mengkhawatirkannya kini, ketika semakin hari pengetatan itu kian longgar, padahal virus belum bersih total dari wilayah itu. Angka pertambahan kasus bisa naik lagi bulan depan," imbuhnya. SERIKAT PEKERJA MENOLAK Ketua Forum Komunikasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (FK SP/SB) Balikpapan Mugiyanto mengaku, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun rencana pengajuan izin menerapakan PSBB. Salah satunya harus diperhatikan dampak bagi pekerja di bidang industri hulu migas. Di sektor ini banyak pekerja yang berasal dari luar daerah. Mereka bekerja dengan pola shift 2 : 2, yang apabila sedang off bekerja, mereka diperbolehkan pulang. Sebaliknya pekerja lainnya akan mendapat giliran bekerja di lapangan. Tentu proses itu membutuhkan sarana transportasi untuk mobilisasi, terutama jasa penerbangan. “Jika PSBB diberlakukan pekerja migas bisa terlantar, dampaknya produksi migas terganggu," ujar Mugiyanto kepada Disway Kaltim, Jumat (8/5). Di sektor hilir, ada proyek besar perluasan kilang (RDMP) Pertamina RU V dan kegiatan plant shutdown kilang Balikpapan yang menyerap ribuan tenaga kerja. Jika Balikpapan menerapkan PSBB, maka kemungkinan proyek tersebut akan terganggu . Menurutnya, Balikpapan adalah kota yang didominasi industri jasa. Hanya sedikit industri manufaktur untuk memperoduksi bahan baku kebutuhan masyarakat. Hampir semua bahan baku Sembako didatangkan dari luar daerah. Dampaknya kalau PSBB, masyarakat akan kesulitan mendapatkan bahan baku sembako dan lainnya. Ia juga mengomentari mengenai data jumlah keluarga miskin (Gakin) antara pemerintah pusat dan derah yang berbeda jauh. Dengan perbedaan itu, dimana data jumlah Gakin Pemkot Balikpapan lebih tinggi. Ia memperkirakan APBD Balikpapan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Gakin tersebut. “Dari kajian itu, kita simpulkan belum saatnya Balikpapan memberlakukan PSBB,”  kata ketua FK SP/SB Balikpapan yang juga menjabat ketua Serikat Pekerja (SP) Mathilda Pertamina Balikpapan itu. ASPEK KEAMANAN Tinjauan aspek kemanan dan ketahanan jika Balikpapan menerapkan PSBB disampaikan Komandan Kodim (Dandim) 0905 Kolonel Armed I Gusti Agung Putu Sujarnawa. Ia mengatakan, pihaknya telah memberikan masukan mengenai analisis kesiapan Balikpapan menggelar PSBB. Dandim mengutarakan, analisis tersebut mesti dilakukan komprehensif atau menyeluruh. Tim yang mengkaji harus melihatnya dari berbagai sisi. "Tidak bisa dari satu sisi, misalnya sisi kesehatan saja. Ada sisi pengamanan, ekonomi, sosial dan sebagainya," tuturnya. "Bahkan situasi, mohon maaf, bahwa tahun ini tahun politik juga pasti akan berdampak," lanjut Dandim. Sehingga, hal ini harus dipikirkan secara matang dan komprehensif. Karena selama ini menurutnya, pembatasan-pembatasan yang telah dilakukan sebenarnya sudah mengarah ke PSBB. "Dalam arti beberapa program dalam PSBB sudah kita lakukan," ucap Kolonel Armed I Gusti Agung. Penutupan jalan selama ini, kata dia, cukup berjalan efektif.  Karena yang diharapkan untuk membatasi ruang gerak masyarakat supaya tumbuh kesadaran untuk tetap berkegiatan di rumah saja. Tentu dengan tetap memperhatikan jalur logistik, karena itu merupakan kebutuhan dasar yang tak bisa diganggu. "Biarpun menerapkan PSBB, jalur logistik juga tetap dibuka. Tetap harus bergerak," jelasnya. Evaluasi terhadap hal itu juga terus dilakukan dengan memperhatikan aspirasi dari masyarakat. "Termasuk bagaimana PSBB ini kan sedang kita godok bersama. Melihat dari berbagai aspek. Supaya jangan sampai nanti begitu diterapkan, ternyata masyarakat kita sendiri yang menolak," katanya. Mengenai potensi gejolak sosial jika skenario PSBB diterapkan, Dandim mengatakan hal itu tidak akan terjadi. "Masyarakat Balikpapan sangat cerdas dan pasti mau mengerti dan memahami," ucapnya. Karena ini, tidak bisa hanya diserhakan kepada gugus tugas saja. Seluruh komponen masyarakat harus sama-sama bergerak melaksanakan kebijakan pemerintah. "Ini tugas kita bersama," Dandim mengatakan, yang harus dikuatkan bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat ialah bagaimana bekerja sama untuk mengikuti anjuran dan imbauan dari pemerintah kota. Cepat tidaknya penanganan wabah virus ini bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. "Ini yang harus sama-sama kita bangun," tegasnya. (*)

Sumber: