Idham Terjun ke Muara Kaman, Temukan Jalan Rusak Parah dan Aspirasi Mendesak Warga
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, Muhammad Idham.-Ari Rachiem -Nomorsatukaltim.disway.id
KUTAI KARTANEGARA,NOMORSATUKALTIM – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) Komisi IV, Muhammad Idham, mendesak pemerintah daerah segera memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan di Kecamatan Muara Kaman.
Pasalnya, sejumlah ruas jalan penghubung di kawasan tersebut, khususnya dari Tratak ke Muara Kaman Ilir dan dari Slerong ke Rantau Hempang, kini rusak berat dan menghambat aktivitas warga.
Dalam kegiatan reses di tiga desa wilayah Dapil II Tenggarong Seberang, Sebulu, dan Muara Kaman, Idham menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait kondisi jalan yang memprihatinkan.
Ia menegaskan, jalur itu sangat vital karena menjadi akses utama warga untuk menuju pusat kecamatan maupun kabupaten.
BACA JUGA: DPRD Kukar Usul Skema Multiyears untuk Tuntaskan Masalah Air Bersih
“Kondisi jalannya memang parah. Bahkan, jalan dari Tratak ke Benua Puhun itu sebenarnya sudah dijadwalkan dikerjakan tahun 2024, tapi ternyata gagal terealisasi. Warga sudah sempat menebang pohon dan bersikap guna blokade, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ungkap Idham belum lama ini.
Ia menuturkan, perbaikan ruas tersebut sudah pernah masuk rencana Dinas Pekerjaan Umum (PU), namun batal dikerjakan tanpa kejelasan. Padahal, masyarakat telah berharap besar proyek itu bisa segera dimulai setelah Pemilu legislatif lalu.
“Aspirasi paling utama dari warga ya itu: perbaikan jalan. Karena kalau jalannya baik, jarak ke kabupaten jadi lebih dekat. Sekarang dari Tratak ke Rantau Hempang sekitar 15 kilometer, tapi butuh waktu sampai satu setengah jam karena rusak berat,” jelasnya.
Selain perbaikan jalan, warga Desa Benua Puhun juga mengusulkan pembangunan kantor desa baru.
BACA JUGA: Ketua DPRD Kukar Minta Kebutuhan Air Bersih Warga Bendang Raya Segera Dipenuhi
Menurut Idham, lahan untuk kantor tersebut telah dibebaskan oleh pemerintah desa dan siap dibangun, namun hingga kini masih menunggu alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Kukar.
“Tanahnya sudah dibebaskan dan dibeli oleh desa, tinggal menunggu anggaran dari pemerintah kabupaten,” tambahnya.
Selain infrastruktur, aspirasi lain yang disampaikan warga antara lain permintaan bibit sawit dan bantuan perahu untuk kelompok nelayan.
BACA JUGA: DPRD Kukar Targetkan Seluruh Raperda 2025 Rampung Tepat Waktu
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
