Corona, Mau ke Mana?

OLEH: UCE PRASETYO Sebulan lalu. Saat corona membabi buta di Tiongkok. Dan kehebohan beritanya sampai di Indonesia. Saya pikir sepak terjang corona ini akan seperti SARS 2003. Yang terjangkit di seluruh dunia hanya 8.000.  Yang meninggal (hanya) 774 jiwa. Dulu banyak yang cemas. Takut. Lalu beritanya tenggelam. Usai. Hanya beberapa bulan. Saya berpikir begitu. Sebab virusnya sama. Corona. Walau modelnya beda. Ini corona yang “update”. Yang diserang sama. Saluran pernafasan. Pun penularanya sama. Dari batuk dan cairan tubuh. Baik langsung atau tak langsung. Misal bersalaman, setelah batuk memegang kunci pintu, tombol lift, uang, dll. Kehebohan, ketakutan dan kecemasan sekarang, saya pikir karena medsos. Pada 2003 belum ada medsos. Baru internet saja. Akses internet masih terbatas. Tidak seperti sekarang. Hampir setiap orang punya HP bisa mengakses internet. Sebulan berlalu, saya mengecek data. Ah, ternyata perkiraan saya. Salah total. Tengok data berikut. SARS 2003. Bukan tandingan dari COVID-19. COVID-19 lebih dahsyat penyebaranya. Lebih kejam dampak ekonominya. Lebih mematikan. Nyawa korbanya. Saya menduga yang berpikir seperti saya sebulan lalu bukan saya semata. Sangat mungkin banyak pejabat pusat. Termasuk rapat kabinet. Pikiranya seperti saya. Sehingga kebijakan yang diambil bisa disebut “salah resep”. Tempo memberitakan, tertanggal 26 Februari, akibat dampak corona, pemerintah akan mempromosikan wisata. Total anggaran yang  sediakan 298,5 miliar. Sekitar 72 miliar untuk media dan influencer. Beberapa pekan lalu viral tulisan, bangsa Indonesia tahan dan anti virus corona. Karena kebiasaan hidup kita. Semoga viralnya tulisan itu bukan kerjaan para influencer. Yang dikontrak pemerintah itu. Bila yang kurang tepat berpikir adalah saya. Tidak jadi soal. Saya bukan eksekutif. Bukan pejabat pusat. Tidak punya kewenangan mengeksekusi kebijakan. Tapi bila rapat kabinet, maka ini perlu segera dievaluasi. Harus ada kebijakan dan resep yang tepat. Konkret dan lebih berani. Apakah mau meniru pemerintah Tiongkok, Perancis, dan Italia. Yang me-lock down negaranya. Atau meniru Korea Selatan. Tanpa lock down. Tapi ada pengorbanan anggaran yang luar biasa. Tiongkok. Sang biang kerok awal. Sekarang berhasil mengendalikannya. Angka yang terjangkit dan meninggal turun drastis. Salah satu kelebihanya adalah sistem komando. Komunis dikenal dengan komandonya. Mengesampingkan HAM. Sistem komando. Itu kalau benar. Luar biasa hasilnya. Kalau salah, langsung fatal. Kita dikenal demokratis. Bahkan lebih demokratis dari AS. Kampiun negara demokratis. Dampaknya banyak “cing-cong”. Antar pejabatnya. Pusat vs daerah. Apalagi para pendukungnya. Eks kampret dan kecebong. Semua kebijakan pejabat akan dilihat. Siapa pejabatnya. Warnanya apa? Kita hampir semuanya dilihat dari kacamata politik. Isu yang berpolemik adalah lock down. Alias menutup total suatu daerah. Bahkan negara. Serta rakyatnya wajib di rumah. Dilarang bepergian atau keluar. Tanpa urusan yang sangat penting. Ini dilakukan Tiongkok terhadap wilayah Wuhan. Italia di belahan utaranya. Bahkan Perancis, untuk keseluruhan negaranya. Barusan Malaysia. Lock down atau tidak, sama-sama berdampak. Lock down suatu negara atau daerah. Dampak ekonominya sudah pasti. Bukan soal pertumbuhan ekonomi. Masa bodoh dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi soal kerawanan sosial. Soal kelangkaan barang-barang. Soal kebutuhan hidup banyak warga. Yang bukan pegawai. Yang duitnya sekarang didapat buat makan besok. Bila golongan ini tidak boleh keluar rumah, maka dipastikan mereka juga tidak bisa makan. Ini problematikanya. Karena itulah, kebijakan pemda-pemda kita kebanyakan adalah slow down. Bukan lock down. Italia, Perancis, Iran dan Malaysia pada awalnya sangat mungkin seperti Indonesia sekarang. Warganya tetap beraktifitas normal. Walau sudah ada anjuran pemerintahnya. Awal-awal ada pro kontra soal lock down. Pro kontra adalah ciri khas negara demokratis. Yang cocok di kondisi normal. Namun kurang efektif di saat keadaan darurat/kebencanaan. Akhirnya Italia dan Prancis me-lock down. Setelah ratusan warganya meninggal. Akibat corona. Namun ada juga yang tidak. Yaitu Korsel. Tanpa lock down. Relatif berhasil mengendalikan dampak corona. Korsel proaktif pada pencegahan dan pengobatan dini. Segera memobilisasi industri kesehatanya. Memproduksi sarana pemeriksaan corona. Dalam jumlah yang massal. Sehingga pemeriksaan corona digratiskan. Indonesia sedang di persimpangan. Pemerintah pusat terkesan anti lock down. Pun saya tidak melihat upaya masif seperti Korsel. Untuk betul-betul memobilisasi industri. Menyediakan sarana terkait pencegahan dan penanggulangan dini. Sarana penting untuk masyarakat adalah masker, pelindung wajah (face shield), cairan sanitasi, sarung tangan, dll. Barang ini sekarang langka. Jika pun ada, harganya mahal. Perlu mobilisasi industri. Bisa UMKM. Untuk memproduksi massal masker. Bisa dari kain biasa. Dijahit oleh penjahit baju rumahan. Lalu diedarkan gratis ke masyarakat. Atau dengan harga yang wajar. Pun begitu dengan sarana RS. Alat dan reagen untuk deteksi virus corona masih sangat minim. Hanya ada di sekitar 12 tempat saja. Yaitu di Eijkman, Litbangkes (Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan), serta Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP). Hanya ada di kota besar: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Banjarbaru, Medan, Palembang, Batam, Makassar, dan Ambon. Ini tentu jauh dari cukup. Hemat saya. Bila pemerintah pusat menghindari atau menunda lock down, maka harus ada upaya dan pengorbanan biaya yang serius. Kalau pun tidak di pemerintah pusat. Setidaknya segera mobilisasi. Didorong pemerintah daerah. Masing-masing membuat kebijakan. Jangan malah saling curiga. Melarang pemda yang berinisiatif. Mencegah penyebaran corona. Disindir cari panggung politik, melebihi kewenangan, dll. Ini bikin pemda gamang untuk bertindak lebih lanjut dalam mencegah corona. Negara maju semacam Italia dan Perancis kewalahan menghadapi corona. Akhirnya mereka me-lock down negaranya. Secara nasional. Maka alasan apa yang bisa meyakinkan Indonesia bisa terhindar dari lock down seperti mereka? Ataukah ujungnya Indonesia akan me-lock down setelah dampaknya parah, baik secara ekonomi maupun nyawa rakyatnya? (qn/*Anggota DPRD Kutim)

Sumber: