Pemkab Kutim Validasi Ulang Data Kemiskinan: Ada yang Terdata Miskin Tapi Punya Mobil

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Pemkab Kutim menyebut masih banyak masyarakat yang mengaku miskin namun sebenarnya tidak.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ernata Hadi Sujito menyebut banyak data yang tidak akurat terkait kemiskinan, dapat menghambat efektivitas program pemerintah dan bahkan merusak citra daerah di mata publik.

Untuk itu, validasi data penerima bantuan sosial menjadi langkah penting, agar kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Kata Ernata, Pemerintah Kutim telah mengalokasikan anggaran besar untuk program pengentasan kemiskinan.

Dana tersebut disalurkan ke berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Koperasi, hingga pemerintah desa.

BACA JUGA:Dulu Penampung Air, Kini Jadi Wisata Populer: Embung Banyu Langit Disulap Jadi Destinasi Keluarga

“Bayangkan, anggaran besar masuk ke OPD dan desa. Harapannya, jika OPD tidak bisa meng-cover semua, dana desa bisa membantu. Dengan target sekian tahun, kemiskinan bisa diselesaikan,” jelasnya.

Menurutnya, keberhasilan pengentasan kemiskinan hanya dapat tercapai jika seluruh pihak mulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa, bekerja kompak dan mengedepankan kejujuran dalam pendataan.

BACA JUGA:Sektor Tambang Dominasi PDRB Kutim, DPRD Kutim Desak RPJMD Direvisi

“Saya yakin, kalau pemerintah, desa, dan kecamatan kompak, Insyaallah kemiskinan bisa segera selesai. Yang repot itu kalau ada manipulasi data. Akhirnya semua dirugikan,” tegasnya.

Sebagai contoh pada 2024 lalu, Dinsos Kutim telah melakukan validasi terhadap sekitar 15.000 kepala keluarga (KK) yang tercatat sebagai penerima bantuan.

Hasilnya, ditemukan banyak penerima yang sebenarnya sudah tidak layak, karena memiliki kendaraan pribadi atau rumah yang memadai.

“Targetnya adalah masyarakat miskin ekstrem. Tapi setelah di survei, ternyata mereka mampu. Ada yang punya sepeda motor, bahkan mobil. Maka kami coret dari daftar penerima,” ungkap Ernata.

Tahun ini, Dinsos kembali menargetkan validasi terhadap 20.000 KK.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan bantuan sosial benar-benar diterima warga Kutim yang membutuhkan, bukan pendatang yang baru menetap.

BACA JUGA:Fenomena Bendera One Piece, DPRD Kutim: Jangan Lebih Tinggi dari Bendera NKRI

Sumber: