Anggota Komisi III DPRD Berau Menolak Keras Pulau Kakaban Diambil Alih Pemprov Kaltim

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Berau, H Saga menolak keras rencana pengambilan kewenangan pengelolaan Pulau Kakaban oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurutnya, pengambilan kewenangan pengelolaan justru berpotensi merugikan Kabupaten Berau, mengingat banyak permasalahan serupa terjadi sebelumnya di sektor-sektor strategis lainnya seperti pertambangan, kehutanan, dan kelautan.

“Saya tidak sependapat dengan wacana pengambilan kewenangan pengelolaan Pulau Kakaban oleh provinsi. Ini bukan sekadar soal wilayah, tapi soal kewenangan yang selama ini secara perlahan diambil alih dari Kabupaten Berau,” tegas H Saga, Minggu (8/6/2025).

Dirinya menilai, selama ini, pengawasan dari pihak provinsi terhadap sektor-sektor strategis yang sudah mereka kelola sangat minim.

BACA JUGA: Bukan Ambil Alih, Pemprov Kaltim Ajak Kolaborasi Pemkab Berau dalam Pengelolaan Pulau Kakaban

BACA JUGA: Potensi PAD Terancam, DPRD Berau Minta Rencana Pemprov Ambil Alih Pulau Kakaban Dipertimbangkan

Pulau Kakaban adalah salah satu ikon pariwisata kebanggaan masyarakat Berau, yang seharusnya tetap berada dalam pengawasan penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, agar pengelolaannya lebih optimal dan berpihak kepada masyarakat lokal.

“Kalau dikelola kabupaten, kita bisa pastikan pengawasan akan lebih maksimal. Karena itu bagian dari aset daerah yang harus kita jaga,” ujarnya.

Saga pun mendesak Pemkab Berau agar segera menyampaikan keberatan secara resmi kepada pemerintah pusat terkait isu ini jika benar adanya pengambilan alih tersebut.

"Pemerintah daerah tidak boleh diam ketika kewenangan atas aset penting seperti Pulau Kakaban. Pemkab Berau harus bersuara ke pusat. Ini menyangkut kebanggaan dan masa depan Berau. Jangan sampai kita hanya jadi penonton di tanah sendiri,” tegas Saga.

BACA JUGA: Berau Tolak Alih Kelola Kakaban oleh Provinsi: Jangan Ambil Kakaban Kami!

BACA JUGA: Pulau Kakaban Resmi Dibuka Kembali untuk Wisatawan, Tapi Ada Aturannya

Ia berharap, pengelolaannya tetap dalam kendali daerah untuk menjamin keberlanjutan ekowisata dan kesejahteraan warga.

Sumber: