PPU Didorong Selesaikan Grand Design Pembangunan Kependudukan

PPU Didorong Selesaikan Grand Design Pembangunan Kependudukan

Meeting terkait GDPK untuk Kabupaten PPU. -istimewa-



Banner PPU 2025--

PPU, NOMORSATUKALTIM - Pemkab PPU didorong Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menyelesaikan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).Pembahasan yang dilaksanakan secara virtual ini dihadiri Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten PPU, Tohar.

Pelaksanaan Kick Off Meeting Peta Jalan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2025-2029 dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK), yang berlangsung di ruang rapat kerja Sekda, Ruang Lantai II, Setkab PPU pada Jumat (21/03/2025).

Tohar mengatakan, kick off meeting peta jalan kependudukan dan pembangunan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

"Bertujuan untuk menyusun strategi dan kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas kependudukan serta pembangunan keluarga secara berkelanjutan," kata Tohar.

Diskusi dalam pertemuan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan data kependudukan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta strategi penanganan pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga guna menciptakan generasi yang sehat dan produktif.

Termasuk menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan demografi ke depan, khususnya dalam pengelolaan pertumbuhan penduduk, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta optimalisasi potensi sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan nasional.

Ia berpesan, bahwa segala pedoman dalam paparan dari diskusi panel ini kiranya menjadi catatan bersama sebagai rujukan dalam penyelesaian program penyusunan peta terkait kependudukan dan keluarga baik dari pusat hingga kepada Pemkab PPU.

"Kick off peta jalan kependudukan dan pembangunan keluarga ini diharapkan pemerintah daerah dapat mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan program pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial selaras dengan penyusunan oleh pemerintah pusat," jelas Tohar.

Sekretaris BKKBN, Budi Setiyono saat membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyampaikan program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga guna menciptakan generasi yang sehat dan produktif.

"Peta jalan ini menjadi pedoman bagi pemerintah baik pusat hingga daerah daerah dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang kependudukan dan pembangunan keluarga," ujar Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: