Upah Pekerja Tak Dibayar Setahun, DPRD Kecam OPD dan Kontraktor Proyek Teras Samarinda I

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Proyek Teras Samarinda Tahap I yang telah rampung pada September 2024 lalu menyisakan kisah pilu bagi para pekerjanya. 

Hingga kini, banyak pekerja proyek tersebut belum menerima upah yang menjadi hak mereka.

Melalui Biro Hukum Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, para pekerja secara resmi melaporkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda, pada Kamis (27/2/2025). 

Laporan dilayangkan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran yang menyebabkan tertundanya pembayaran upah mereka selama satu tahun.

BACA JUGA: Sebanyak 84 Pekerja Teras Samarinda Tahap I Tuntut Upah Pembayaran, RDP di DPRD Sempat Ricuh

Selain Dinas PUPR, dalam laporan tersebut TRC PPA juga melaporkan PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP), kontraktor pelaksana proyek yang diduga bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran gaji pekerja.

Derita Pekerja Teras Samarinda

Akibat upah yang tak kunjung dibayarkan, nasib para pekerja kini semakin sulit. 

Salah satu istri pekerja, Rina (43), mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kejelasan terkait pembayaran gaji meskipun mereka telah berulang kali menuntut haknya.

"Kami sudah setahun menunggu hak kami dibayar. Setelah audiensi di DPRD pun belum ada kejelasan. Banyak dari kami yang hidup susah, bahkan ada yang diusir dari kontrakan," tutur ibu tiga anak itu.

BACA JUGA: Parkir Sembarangan di Teras Samarinda, Puluhan Kendaraan Digembosi Petugas Dishub

Situasi semakin memburuk bagi Rina dan keluarganya. Tanpa penghasilan, ia terpaksa tinggal di sebuah gudang bekas bengkel bersama 2 anaknya.

"Bayangkan saja, kotoran tikus di mana-mana, atap bolong-bolong. Ini bekas bengkel, banyak barang rongsokan. Saya sudah tidak tahan," katanya.

Menjelang bulan Ramadan, penderitaan Rina semakin terasa. 

Menjalani hari tanpa penghasilan, ia kesulitan membeli makanan untuk anak-anaknya. 

Sumber: