DPRD Kukar Minta Prioritaskan Pelayanan Publik pada APBD 2025

KUKAR, NOMORSATUKALTIM – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) bersama pemerintah daerah menyelesaikan pembahasan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan ini meliputi pandangan fraksi DPRD, tanggapan pemerintah, serta penyerapan aspirasi masyarakat melalui berbagai forum. Sidang paripurna digelar di ruang DPRD Kukar pada Senin, 18 November 2024.

Ketua DPRD Kukar, Junaidi, mengungkapkan bahwa seluruh proses pembahasan APBD telah berjalan lancar, termasuk pandangan fraksi dan respons pemerintah daerah.

“Kita telah menerima pandangan fraksi DPRD dan tanggapan pemerintah terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2025,” ujar Junaidi.

Ia menambahkan bahwa kunjungan kerja, reses, dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Apa yang menjadi masukan dari masyarakat akan dijadikan skala prioritas pembangunan ke depan,” jelasnya.

Komitmen pada Pelayanan Publik

Junaidi menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah berkomitmen menjadikan belanja daerah sebagai instrumen untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Belanja akan diprioritaskan untuk layanan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya alokasi belanja yang sesuai dengan amanat mandatory spending dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

“Seluruh proses pengelolaan belanja, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, akan dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Junaidi.

Dalam kesempatan ini, Junaidi juga menyoroti peran penting OPD sebagai mitra kerja DPRD dalam menyukseskan program pembangunan daerah.

“Kami berharap sinergi antara DPRD dan OPD terus terjalin untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai harapan masyarakat,” ujarnya.

Kunjungan reses dan Kundapil yang dilakukan oleh anggota DPRD menjadi salah satu cara mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kunjungan tersebut akan dipertimbangkan dalam penyusunan APBD.

Junaidi berharap APBD 2025 mampu menjadi solusi atas kebutuhan utama masyarakat, terutama di sektor-sektor vital.

“Dengan kerja sama yang baik, kita yakin seluruh program prioritas dapat terlaksana secara maksimal,” pungkasnya. (*/adv)

Sumber: