Program Brigade Pangan Tak Hadir di Kaltim, Ini Kata Petani Milenial Kaltim

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) meluncurkan Program Petani Milenial dengan menggaji peserta hingga Rp 10 juta per bulan.

Program ini bertujuan menarik minat generasi muda berusia 19–39 tahun untuk terjun ke dunia pertanian, dengan target 20 ribu peserta dari seluruh Indonesia. Namun, Kalimantan Timur (Kaltim) justru tidak termasuk kawasan prioritas dalam program ini.

Ketua Duta Petani Milenial Kaltim, I Made Susana, menyebut ketiadaan Kaltim dalam optimalisasi lahan rawa (OPLAH) karena dominasi Hak Guna Usaha (HGU) tambang dan kelapa sawit yang membatasi lahan pertanian.

“Wilayah kita banyak dihimpit HGU tambang dan sawit. Sulit menjadikan lahan bekas tambang sebagai lahan produktif karena butuh waktu dan biaya besar untuk pemulihan ekosistemnya,” jelas Made pada Rabu (20/11/2024).

Kendati demikian, Made optimis terhadap potensi Kaltim jika dikelola dengan serius. Ia mencontohkan Kecamatan Muara Kaman dengan potensi lahan 8 ribu hektare. Sayangnya, lokasinya juga berada di tengah kawasan sawit dan tambang.

BACA JUGA: 270 Pemilih Pemula di PPU Berpotensi Tak Dapat Mencoblos

Ketua Pemuda Tani Kaltim, Akbar Patompo, menyoroti lahan mangkrak yang tersebar di berbagai kabupaten, salah satunya di Kecamatan Segah, Berau.

“Di sana ada sekitar 3 ribu hektare sawah lengkap dengan fasilitas irigasi dan pabrik padi, tapi sudah tidak tergarap lagi dalam lima tahun terakhir,” kata Akbar pada Jumat (22/11/2024).

Ia menilai kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tertarik bertani menjadi salah satu penyebab utama. Akbar berharap program ini dapat memotivasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk kembali menghidupkan pertanian di Kaltim.

Meski pesimis dengan keterlibatan Kaltim dalam program OPLAH, Made tetap berharap daerah ini suatu hari mampu mencapai kemandirian pangan.

BACA JUGA: Berau Jadi Tuan Rumah Rakor Dekonsentrasi GWPP Urusan Perencanaan se-Kaltim Tahun 2024

“Rawa dangkal sebenarnya lebih potensial dijadikan sawah. Kita hanya perlu keseriusan dan dukungan pemerintah untuk mengolah lahan ini,” ungkap Made.

Sementara itu, Akbar optimis bahwa peraturan ketat tentang alih fungsi lahan dapat mencegah tumpang tindih penggunaan lahan.

Namun, tantangan terbesar tetap pada kesejahteraan petani yang kerap kalah menarik dibanding sektor tambang dan sawit.

Sumber: