APBD Kukar Capai Rp 14 T Tahun Depan, Anggota DPRD Ini Minta Biaya BPJS Digratiskan

KUKAR, NOMORSATUKATIM – Melihat kondisi saat ini, DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) ingin agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dalam pembangunan tahun 2024.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kukar, Fachruddin, kepada Nomorsatukaltim--Disway Kaltim Grup, belum lama ini. Mengingat, kata dia, besarnya anggaran yang dimiliki Kukar tahun depan.

Fachruddin mengatakan, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar yang mencapai Rp 14 triliun, pemerintah harus mampu memaksimalkan pembangunan di berbagai sektor yang krusial bagi masyarakat.

"Kita bisa lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya yang memang sangat dibutuhkan masyarakat," ujar Fachruddin.

Lebih lanjut, Fachruddin menjelaskan bahwa alokasi anggaran sudah diatur dengan jelas. Pendidikan misalnya, mendapatkan alokasi sebesar 20 persen dari APBD, sementara sektor kesehatan mendapatkan 10 persen. Anggaran ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di kedua sektor vital tersebut.

"Dalam aturan sudah ditetapkan bahwa alokasi pendidikan mencapai 20 persen, kesehatan 10 persen, dan sisanya dialokasikan untuk sektor lainnya sesuai kebutuhan," tegas Fachruddin, yang juga merupakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV.

Fachruddin menyoroti pentingnya sektor kesehatan yang menjadi prioritas utama masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, ia berharap Pemkab Kukar bisa menggratiskan biaya BPJS bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, penyelesaian pembangunan fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Muara Badak, Puskesmas, dan Posyandu di seluruh wilayah harus segera diselesaikan.

"Sektor kesehatan ini sangat penting, terutama bagi masyarakat pedesaan. Fasilitas seperti rumah sakit dan puskesmas harus segera dioperasikan agar pelayanan kesehatan bisa optimal," tambahnya.
Tidak hanya itu, Fachruddin juga menekankan bahwa DPRD Kukar siap mengawal aspirasi masyarakat. Setiap anggaran yang telah dialokasikan melalui pembahasan rencana kegiatan akan terus dipantau agar pembangunan tepat sasaran dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat.

"DPRD berkomitmen untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan Pemkab Kukar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tepat sasaran," imbuhnya. (*/adv)

Sumber: