Gurita Dinasti Politik yang Masih Menghantui Kaltim

Tertangkapnya tiga klan dinasti politik di Kaltim oleh KPK menandakan bahwa praktik ini tidak selalu baik. Herdi mencontohkan satu per satu. Mulai dari kasus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Timur Ismundar, hingga mantan bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud.

"Ini sudah mengonfirmasi betapa rentannya dinasti politik terhadap praktik korupsi, Dinasti politik dan korupsi memiliki korelasi yang kuat."

Memang katanya tidak semua politik dinasti di Kaltim berakhir dengan tindakan korupsi.

"Namun dinasti politik condong destruktif dengan menciptakan ketimpangan yang tajam, serta melapangkan jalan terjadinya tindak pidana korupsi," sambungnya.

BACA JUGA:Rudy Mas'ud Ngobrol Asik dengan Jokowi di Nusantara Fun Run 2024, Bahas Apa?

BACA JUGA:Kampanye di Paser, Rudy Mas'ud Tekankan Peningkatan UMKM dan Ekraf

Kritikan terkait dinasti politik juga diutarakan Aktivis Muda Kaltim Andi Muhammad Akbar.
Ia menyebut jika kontestasi pilkada khususnya Pilgub Kaltim dikuasai para pelaku dinasti, dipastikan tidak akan bekerja secara profesional.

"Dinasti politik ini tak menyehatkan untuk demokrasi. Dengan adanya dinasti politik, akan rawan konflik kepentingan dan membuat tidak bisa profesional kala menjabat," jelasnya.

Memang di kontestasi Pilgub Kaltim, keberadaan kandidat Rudy Mas'ud paling disorot.
Kakak Rudi, Hasanudin Mas’ud, saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim. Istrinya Syarifah Suraidah menjabat sebagai anggota DPR RI, setelah dirinya mundur.

Tak sampai di situ, dua saudara lainnya juga menjadi pejabat. Yakni Rahmad Mas’ud sebagai Wali Bota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud sebagai mantan Bupati PPU, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andi khawatir kualitas demokrasi bisa menurun dengan dinasti politik ini.

BACA JUGA:Isran Noor-Hadi Mulyadi Optimistis Raup 75 Persen Suara di Kukar

"Kepentingan kelompok yang akan diutamakan. Akan berpengaruh tentunya untuk kepentingan rakyat banyak," sesalnya.

Andi menegaskan juga jika dinasti politik diterapkan, pembangunan Kaltim bisa terganggu.
"Karena yang akan diutamakan adalah kelompoknya sendiri. Sementara di sisi lain, kepentingan masyarakat menjadi tersisihkan. Akhir dari semuanya lagi-lagi masyarakatlah yang menjadi korbannya," pungkasnya.

Sayangnya Rudy Mas'ud belum berhasil dihubungi.  Awak media ini mencoba menghubungi namun tidak direspons.

Sumber: