Terkendala Lahan, Dewan Usul Bangun Bandara di Lokasi Baru

Terkendala Lahan, Dewan Usul Bangun Bandara di Lokasi Baru

Anggota DPRD Kutim, Yusuf Silambi. (ist)--


KUTIM, NOMORSATUKALTIM
- Berbagai tantangan masih menghambat pelaksanaan pembangunan bandara di Kutai Timur. Terutama terkait perizinan dan pemanfaatan lahan yang dikelola oleh PT. Kaltim Prima Coal (KPC). Yang rencananya menjadi lokasi bandara dibangun.

Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Yusuf Silambi mengatakan, masalah utama yang dihadapi dalam proses pembangunan adalah perizinan dari pihak KPC.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh perlunya melindungi sektor tambang yang sedang beroperasi di area tersebut. KPC mengharuskan adanya perlindungan terhadap lokasi tambang, yang menyebabkan adanya kendala dalam penggunaan lahan untuk proyek bandara.

"Permasalahan utama yang kita hadapi adalah perizinan dari KPC. Mereka memiliki kewajiban untuk melindungi sektor tambang yang aktif, sehingga penggunaan lahan untuk pembangunan bandara menjadi terbatas," jelas Yusuf. Kepada media, Rabu (31/7/2024).

Untuk mengatasi masalah ini, Yusuf Silambi mengusulkan agar Pemkab Kutim mempertimbangkan pembangunan bandara baru secara mandiri. Ia berpendapat bahwa dengan pendekatan ini, proyek bandara dapat terhindar dari kendala yang ada saat ini, serta meminimalikan dampak terhadap operasional KPC.

“Kami dari Komisi C DPRD Kutim merekomendasikan agar pembangunan bandara dilakukan secara mandiri dengan anggaran yang bersumber dari program multiyears. Ini akan mempermudah proses perizinan dan mengurangi ketergantungan pada pihak KPC,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa mengandalkan bantuan dari KPC mungkin tidak ideal karena regulasi yang ketat dan kebutuhan untuk melindungi lokasi tambang. Namun, KPC tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung pembangunan Kutim dengan mematuhi regulasi yang berlaku.

“Meskipun KPC sangat mendukung pembangunan Kutim, kami merasa bahwa alternatif lain, seperti pembangunan bandara secara mandiri, lebih efisien dan tidak akan mengganggu operasional penerbangan yang terkait dengan KPC,” tambahnya.

Selain itu, ia berharap pemerintah dapat memilih lokasi baru yang lebih sesuai untuk pembangunan bandara tanpa mengganggu kegiatan KPC. Hal ini diharapkan dapat mempercepat realisasi proyek dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ini adalah langkah strategis untuk memastikan pembangunan bandara berjalan lancar dan tidak menghambat kegiatan penerbangan yang penting bagi operasional KPC,” tegasnya. (*/adv/one)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: