Sekdaprov Jadi Narsum di PKN Tingkat II, Paparkan Visi Kaltim sebagai Superhub Ekonomi Nusantara
Sekdaprov Kaltim, Sri Wahyuni saat menjadi pemateri PKN Tingkat II Angkatan IX Tahun 2024 yang diikuti 58 peserta.-(Ist./Nomorsatukaltim)-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menjadi narasumber Visitasi Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IX tahun 2024 di Lembaga Administrasi Negara, Puslatbang KDOD Jalan HM Ardans Samarinda, Selasa (9/7/2024).
Sri Wahyuni memaparkan presentasi berjudul, “Networking and Collaborative Government, Transformasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan Untuk Mendukung Percepatan Pengentasan Kemiskinan.”
Di hadapan 58 peserta, Sri Wahyuni menyampaikan tahapan upaya mewujudkan Kaltim sebagai superhub ekonomi nusantara. Hal ini sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN).
BACA JUGA: Jatam Desak Pemprov Kaltim Selesaikan Tambang Ilegal yang Mencapai 168 Titik
“Arah Pembangunan Kalimantan dalam RPJPN 2025- 2045 dan Visi RPJPD Kaltim 2025-2045, Kaltim sebagai penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang maju, adil dan berkelanjutan," ucap Sri, sapaan akrabnya.
Ia menyebut, transformasi pembangunan Kaltim melalui empat tahapan. Di mana, tahap pertama atau 5 tahun pertama dimulai tahun 2025-2029, yakni tahapan penguatan pondasi transformasi.
"Lima tahun berikutnya tahap kedua yaitu akselerasi transformasi, tahap ketiga ekspansi transformasi daerah, dan tahap keempat perwujudan Kaltim sejahtera," jelas Sri.
BACA JUGA: Dinas ESDM Kaltim Bentuk Forum Energi Daerah, Langkah Awal Menuju Zero Emisi 2060
Menurutnya, kebijakan pemerintah dalam transformasi ekonomi itu dilakukan berbasis industri abstraktif menjadi industri manufaktur di tahun 2045.
"Pemerintah yang berhasil adalah pemerintah yang mampu memaksimalkan peran stakeholdernya dalam mendukung pembangunan," tegasnya.
Kemudian, lanjut Sri, konsep menyusun pentahelix juga turut melibatkan stakeholder internal dan eksternal.
"Mengurai dan memanfaatkan peran stakeholder dalam mendukung kegiatan mulai dari identifikasi, analisis, perencanaan, pelaksanaan dan melakukan review," ujarnya.
BACA JUGA: Resmikan Puspantara, IKN Wujudkan Ruang Hijau Simbol Kolaborasi
Menurutnya, peran pihak lain di luar pemerintahan sangat penting. Sehingga dapat memberikan layanan publik secara maksimal, terutama mengentaskan kemiskinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber:
- Share:
