PPDB Jadi Masalah Tahunan, Ombudsman Ungkap Akar Masalahnya

Berdasarkan wilayah, temuan Ombudsman RI bervariasi di beberapa provinsi. Di Aceh, ditemukan penambahan rombel dan penambahan jalur seleksi madrasah di luar prosedur. 

BACA JUGA: Ombudsman Kaltim Buka Kanal Pengaduan PPDB, Masyarakat Tak Perlu Takut Melapor

Di Sumatera Selatan, ditemukan penyimpangan prosedur pada jalur prestasi yang diumumkan secara tidak transparan. Di Jawa Barat, aplikasi error dan minimnya pengawasan menjadi masalah utama. 

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ditemukan manipulasi dokumen untuk mengakali jalur zonasi.

Di provinsi lain seperti Banten, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara, juga ditemukan berbagai permasalahan mulai dari penanganan pengaduan yang tidak optimal, penyalahgunaan jalur afirmasi, hingga diskriminasi jalur prestasi.

Indraza menegaskan bahwa temuan ini masih sementara dan pengawasan PPDB akan terus dilanjutkan. Setelah pengawasan, Ombudsman akan menyampaikan rekomendasi kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk perbaikan penyelenggaraan PPDB di masa mendatang.

BACA JUGA: Jelang PPDB 2024, Kapasitas Sekolah di Balikpapan Jomplang

Laporan Kasus PPDB 2024 yang Diterima Ombudsman RI

A. Substansi Aduan

• Hasil pengumuman PPDB: 22%
• Implementasi peraturan daerah terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis PPDB: 16%
• Kecurangan prosedur: 14%
• Masalah berkas persyaratan pendaftaran: 8%

B. Dugaan Maladministrasi

• Penyimpangan prosedur: 51%
• Tidak memberikan layanan: 13%
• Ketidakmampuan: 12%
• Diskriminasi: 11%
• Penundaan berlarut: 7%
• Permintaan imbalan uang, barang, dan jasa: 2%
• Ketidakpatutan: 2%
• Penyalahgunaan wewenang: 2%

C. Pengaduan Berdasarkan Jalur Seleksi PPDB

• Jalur prestasi: 141 laporan
• Jalur zonasi: 138 laporan
• Tanpa keterangan: 130 laporan
• Jalur afirmasi: 47 laporan
• Perpindahan Tugas Orang Tua (PTO): 11 laporan

Sumber: