Mendagri Tito Karnavian Beri Arahan Terkait Pilkada, Begini Respon Akmal Malik

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Meski harus melewati jadwal padat dalam lawatan dinasnya di Tiongkok, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik tetap mengikuti Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pilkada Serentak yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara daring melalui zoom meeting, Kamis (20/6/2024).

Setelah menyimak paparan, Pj Gubernur Akmal Malik menegaskan pihaknya siap melaksanakan seluruh arahan Mendagri Tito Karnavian.

“Saya menyimak seluruh paparan Pak Mendagri dengan baik. Insyaallah kita akan laksanakan seluruh arahan itu dengan baik di Kaltim,”  kata Pj Gubernur Akmal Malik dari Provinsi Anhui, Tiongkok.

BACA JUGA : Perusahaan China Minta Pasokan CPO 5.000 Ton per Bulan dari Kaltim

Arahan dimaksud, mulai dari soal dukungan terhadap sukses seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024, hingga soal kemandirian ekonomi daerah. 

Ada beberapa arahan penting yang disampaikan Mendagri Tiro Karnavian kepada seluruh penjabat kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota.

Pertama, Tito mengingatkan agar seluruh kepala daerah harus bertindak netral dalam Pilkada tahun ini.

“Seluruh Pj kepala daerah harus tetap netral dan bersama-sama jajaran Forkopimda menjaga agar seluruh tahapan berjalan lancar. Jangan lupa juga beri dukungan dalam hal anggaran demi sukses pilkada untuk KPU dan Bawaslu,” pesan Mendagri Tito Karnavian.

BACA JUGA : Pengusaha Tiongkok Siap Investasi Rp13,8 Triliun untuk Industri Pertanian di Kaltim

Mantan Kapolri ini tak menampik jika di sejumlah daerah beberapa penjabat kepala daerah disebutkan akan maju dalam pilkada.

Ia tak menolak jika ada penjabat kepala daerah yang potensial menjadi pejabat definitif untuk maju.

Namun ia tetap mengingatkan sejak awal agar mereka sudah harus benar-benar siap dengan segala risiko yang akan dihadapi saat maju dalam kontestasi.

Mereka juga harus melaporkan rencana mereka maju dalam pilkada selambatnya dua bulan sebelum pendaftaran pilkada 27 Agustus 2024.

“Bagi yang mau ikut pilkada, jangan pasang-pasang baliho yang berhubungan dengan dukungan pilkada untuk dirinya. Ada yang beralasan bukan dia yang pasang, tapi masyarakat. Saya tegaskan, kalau masyarakat yang pasang segera diberi tahu dan segera turunkan balihonya. Pasang baliho yang wajar saja, misalnya untuk penurunan stunting dan lainnya,” tegasnya.

Sumber: