Pj Gubernur Kaltim: Pangan Kita Tidak Baik-Baik Saja

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Penjabat (Pj) Gubernur kaltim Akmal Malik meneknakan pentingnya penanganan dan pemulihan ekonomi petani pasca bencana, terkhusus di Bumi Etam. Sebab memenuhi kebutuhan pangan masyarakat adalah prioritas. 

Akmal Malik menekankan pentingnya pengalokasian dana yang tepat dan efisien dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk memberikan stimulan sosial ekonomi bagi pihak yang terkena dampak bencana.

"Bencana yang lebih besar itu adalah ketika seorang manusia tidak mendapat haknya untuk makan akibat terjadinya kondisi yang tidak ideal," kata Akmal dalam Sidang Komisi 4 Rakornas Penanggulangan Bencana (PB) tahun 2024 di El Hotel Bandung, Selasa (23/4/2024).

Akmal menyebut bahwasannya ada hak-hak masyarakat yang hilang akibat adanya perubahan fungsi alam dan kejadian-kejadian bencana. 

BACA JUGA:Dua Potensi Besar Sumber Daya Kaltim Sebagai Penyangga IKN: Energi dan Pangan

"Pangan kita, menurut Pak Presiden sedang tidak baik-baik saja karena perubahan iklim dan anomali iklim yang luar biasa. Itu kenapa kami di Kaltim mencoba mangalokasikan dan atensi yang besar terhadap kebutuhan Pangan," sebut Akmal.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini kembali menegaskan bahwa alokasi APBD harus dirancang secara bijak. Dengan memertimbangkan berbagai aspek, seperti kebutuhan mendesak petani, perbaikan infrastruktur pertanian dan kebutuhan alsintan, serta program-program rehabilitasi yang berkelanjutan.

"Kejadian bencana yang terjadi kekeringan dan banjir menyebabkan sengsaranya luar biasa untuk kebutuhan pangan, itu kenapa kami memberikan atensi kepada penanggulangan bencana," tegas Akmal. 

BACA JUGA:Masuk Panen Raya, Badan Pangan Nasional Berkomitmen Gunakan Beras Lokal untuk Bantuan Pangan

Akmal Malik pun meminta jajaran BPBD dan stakeholder terkait khususnya di Kaltim, untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangannya dengan baik dan terarah. Selain itu, ia juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltim berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan terkait, dalam upaya penanganan dan penanggulangan bencana. 

Sidang Komisi 4 Rakornas Penanggulangan Bencana 2024 diharapkan dapat menjadi momentum penting dalam menyusun strategi dan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi dampak bencana alam dan mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Tampak hadir narasumber lainnya, Bupati Lembata NTT, Matheos Tan, Direktur Pelaksana Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Firman Parmudianto, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tapin Kalsel Raniansyah dan Plt Kepala Pelaksana BPBD Aceh, Fahmi Ridwan. 

 

Sumber: