Di Kepemimpinan Ery Mulyadi, Diskominfo Staper Kutim Raih Beberapa Penghargaan Ini

SANGATTA, NOMORSATUKALTIM - Sepanjang tahun 2023, di bawah kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakilnya Kasmidi Bulang, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kutai Timur turut telah menorehkan catatan manis dengan meraih berbagai penghargaan untuk pemerintah daerah.

Torehan itu, baik itu di tingkat regional maupun nasional, dan menjadi  salah bentuk pengakuan atas kemampuan kinerja atas program kerja yang sudah dilakukan.

Tidak tanggung-tanggung, setidaknya ada 4 penghargaan bergengsi yang mampu diraih oleh dinas yang dinahkodai oleh Ery Mulyadi selama kurang lebih dua tahun ini, diantaranya TOP Digital Awards 2023 di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan TELCO.

Penghargaan Bintang Lima tersebut mampu diraih, berkat keberhasilannya dalam melakukan inovasi transformasi digital, baik melalui peningkatan sistem aplikasi untuk implementasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maupun dalam kaitan pengembangan konsep smart city (kota cerdas).

Selanjutnya, penghargaan datang dari sektor swasta yang turut serta memberikan penghargaan atas capaian kinerja serta inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas yang baru berdiri pada tahun 2018 ini, yakni Penghargaan Merdeka Awards 2023 melalui Program Desa Wisata di dalam oleh salah satu stasiun televisi nasional kenamaan Indonesia, Surya Citra Televisi (SCTV) yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Kasmidi Bulang Rabu (30/08/2023) lalu.

Tidak sampai di situ, penghargaan lain juga di raih Diskominfo Staper atas capian kinerja yang memuaskan terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Kutai Timur.

Sehingga, oleh Kemenpan RB di nobatkan sebagai penerima penghargaan Digital Government Award SPBE Summit 2023 yang diserahkan secara langsung oleh Menpan RB Azwar Anas kepada Kepala Diskominfo Staper Kutim Ery Mulyadi pada (20/03/2023) di Jakarta.

Sedangkan untuk tingkat regional, Pemkab Kutim khususnya Diskominfo Staper, terutama dalam hal inovasi dan program kerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan secara purna kepada masyarakat, terus dilakukan perbaikan yang mengarah kepada  penyempurnaan kualitas layanan, juga mendapatkan apresiasi.

Dimana Kutim masuk dalam jajaran 5 besar daerah dengan kategori Badan Publik Pemerintah Kabupaten dan Kota untuk Ketebukaan Informasi Publik tahun 2023 oleh Komisi Informasi (KI)  Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Dan yang terbaru, melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Diskominfo Staper Kutim juga dianugrahi penghargaan berupa panji keberhasilan peringkat III terbaik se Kaltim dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang diterima oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman yang diserahkan oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat peringatan Hari Jadi Provinsi ke 67 pada Selasa (9/1/2024), yang menjadi salah satu bukti bahwa program-program kerja yang dilakukan secara langsung sudah memberikan dampak positif di tengah masyarakat.

Terutama dalam hal keterbukaan informasi yang menjadi salah satu acuan dalam mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan public (e-government).

Kepala Diskominfo Staper Kutim Ery Mulyadi mengatakan, secara umum raihan penghargaan yang sudah dicapai oleh instansi yang beralamat di Jalan Prof Dr Sudiatmo ini menjadi salah satu bukti bahwa program kegiatan yang dilakukan sudah berada di jalur yang tepat (on the track).

Atau denga kata lain, program yang sudah ataupun sedang berjalan sudah  mengacu pada Rencana Jangka Panjang maupun Menengah Daerah ini sudah sesuai dengan  visi misi kepala daerah.

Dimana ada dua misi yang masuk dalam program kerja yang harus dilakukan oleh Diskominfo Staper Kutim yakni, “Mewujudkan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Secara Proporsional Dan Merata serta Mewujudkan Pemerintahan Yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum Dan Teknologi Informasi".

Sumber: