Tahun Politik, Keterlibatan Elemen Masyarakat Penting Jaga Kondusifitas

Tahun Politik, Keterlibatan Elemen Masyarakat Penting Jaga Kondusifitas

--

 

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Perhelatan pesta demokrasi serentak di Indonesia hanya menghitung bulan. Bahkan sejumlah persiapan dilakukan masing-masing parpol pada Pileg Februari 2024 mendatang. Namun kemanan dan ketertiban masyarakat, menjadi hal penting yang perlu diperhatikan jelang pesta lima tahunan itu.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim Ir Seno Aji meminta sejumlah masyarakat maupun pelaku usaha agar tetap tenang dan menjaga kondusifitas keadaan supaya selalu damai. Sehingga, tidak ada konflik dan perpecahan yang terjadi di Bumi Etam.

Tidak hanya masyarakat, kepala daerah atau penjabat bupati/wali kota yang ada di seluruh kabupaten/kota juga diingatkan Seno Aji, agar bisa menjaga kondusifitas di tahun politik. Salah satunya, Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Drs Makmur Marbun.

"Apalagi ini sudah mendekati tahun politik, kemudian pekerjaan di Ibu Kota Negara (IKN) juga berlanjut. Maka sangat besar harapan kita kepada Pak Makmur untuk meneruskan sebagai Pj Bupati PPU," ungkap politikus Gerindra dapil Kutai Kartanegara itu.

Harapan pria kelahiran 1971 ini, Pj Bupati bisa mengawal IKN Nusantara dengan baik. Sebab, IKN ini berdampingan langsung dengan PPU. Sehingga, sudah seharusnya Pj Bupati bisa membuat PPU menjadi kondusif.

"Apalagi ini sudah masuk tahun politik. Nah, beliau kan memimpin di PPU pada saat Pileg dan Pilpres berlangsung. Jadi yang bisa kita harapkan adalah, beliau memimpin dengan kondusif untuk wilayah PPU," harap Ketua Paguyuban Keluarga Semarang (Pak Semar) Kaltim ini.

Sementara itu, Pj Bupati PPU Drs Makmur Marbun berkomitmen untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Serta, mempersiapkan pelaksanaan Pilkada, Pileg dan Pilpres sebaik mungkin untuk mewujudkan suasana yang kondusif.

Kemudian apabila menyangkut soal kebijakan Nasional, yaitu IKN. Tentunya lanjut Makmur, pihaknya akan mencoba untuk mensinergikan kebijakan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota agar berjalan dengan lancar.

"Kita akan mengkomunikasikan bagaimana IKN itu bisa berjalan dengan lancar sesuai prioritas Nasional. Undang-undang kan sudah mengatur bahwa IKN akan pindah ke Kaltim. Itu yang sedang kita rumuskan bersama, saya mencoba berkoordinasi intens dengan otorita, pemerintah pusat dan provinsi," tegasnya. (Sam)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: