“Jika Memang Tidak Sanggup Membangun IKN, Serahkan ke Kaltim”

“Jika Memang Tidak Sanggup Membangun IKN, Serahkan ke Kaltim”

Samarinda, Nomorsatukaltim.com - Komitmen Provinsi Kaltim dinilai tidak main-main mendukung proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Gubernur Kaltim Isran Noor, proses pembangunan IKN harus didukung penuh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali rakyat Kaltim. Selain mewujudkan cita-cita pendahulu bangsa yang menginginkan ibu kota negara pindah, juga pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa hingga warisan untuk anak cucu di masa akan datang. Bahkan, Gubernur Isran menegaskan, biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai kurang lebih Rp466 triliun. Baginya, dana tersebut masih kecil dari pembangunan ibu kota baru di sejumlah negara besar di dunia. “Dengan berbagai kebijakan, jika memang tidak sanggup membangun IKN, serahkan ke Provinsi Kaltim. Karena, melalui sumber daya alam kita yang ada bisa menjadi dasar untuk mendukung pembangunan IKN,” tegas Gubernur Isran Noor dikutip dari Instagram resmi Pemprov Kaltim, @pemprov_kaltim. Biaya yang dibutuhkan itu, sebutnya, jauh lebih kecil dari pembangun ibu kota baru diberbagai negara di dunia. Contohnya, Beijing Selatan dibangun di kawasan Xiongan Rp8.200 triliun. Kemudian di Arab Saudi juga akan membangun kota baru dengan biaya kurang lebih Rp3.000 triliun atau setara satu tahun APBN Republik Indonesia. Belum lagi di Mesir juga dibangun kota baru New Kairo di sebelah Tenggara Kairo kawasannya dengan biaya kurang lebih Rp646 triliun. “Biaya semua itu jauh lebih besar dari alokasi yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN di Indonesia. Jadi, untuk program Presiden Joko Widodo ini bagus saja. Makanya, jika ada yang menyatakan tidak sanggup, serahkan itu ke Provinsi Kaltim. Dengan berbagai kebijakan, Insyallah bisa,” tegas Gubernur Isran. Menurut dia, dari jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan itu, hanya 20 persen yang disiapkan negara untuk pembangunannya. Sisanya akan dilakukan kerja sama dengan investor dalam maupun luar negeri, baik swasta maupun BUMN. (*)   Sumber: Biro Adpimprov Kaltim

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: