IKN Nusantara Butuh Rp 46 Triliun untuk Tahap Awal Pembangunan Istana Negara

Balikpapan, nomorsatukaltim.com – Kebutuhan anggaran untuk tahap awal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN Nusantara) diproyeksikan sebesar Rp 46 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, anggaran tersebut dibutuhkan untuk membangun istana negara IKN Nusantara. Lengkap dengan infrastruktur pendukungnya. Seperti jalan, drainase dan bendungan. “Sudah kami ajukan ke Kementerian Keuangan, tapi memang belum dialokasikan,” kata Basuki, saat mengunjungi titik nol IKN Nusantara bersama Ketua DPR RI Puan Maharani. Tampak pula  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Rabu 16 Februari 2022. Sebelumnya, tahap awal pembangunan IKN Nusantara ditarget bisa dimulai paling cepat semester II pada 2022. “Ya kalau ada anggarannya (bisa dimulai semester II). Sampai sekarang kami sudah mengajukan,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus yang ikut dalam kesempatan itu menyebut, legislatif akan menunggu kelengkapan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU IKN. “Harus selesai dulu kelembagaannya, baru muncul anggaran. Prinsip kami di Komisi V mendukung dan menyesuaikan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah,” katanya. Adapun PP turunan IKN itu nantinya terkait dengan pendanaan, rencana kerja dan anggaran Otorita IKN Nusantara serta pengelolaan BMN, serta tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Terpisah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut, alokasi anggaran pembangunan IKN masih menunggu rencana induk sebelum pemerintah bisa memulai tahap awal pembangunan infrastruktur. “Ada beberapa peraturan yang harus dipersiapkan. Setelah itu kan ada rencana induk. Rencana induk itu yang akan didetailkan,” katanya. Saat disinggung terkait kesiapan APBN untuk menunjang rencana pembangunan IKN Nusantara pada semester II pada 2022, Suahasil enggan banyak berkomentar. “Mana yang bisa dikerjakan pada 2022, nanti kita tanya teman-teman di Kementerian PUPR,” ujarnya. Namun, Ia memastikan pembangunan tahap awal IKN Nusantara merupakan skala pembangunan prioritas seiring dengan adanya UU IKN. “Ini (pembangunan IKN) kan prioritas, pasti akan disiapkan anggarannya,” imbuhnya. Sementara itu, menurut Puan Maharani, pembangunan IKN Nusantara akan terbagi menjadi beberapa klaster. Fokus pertama pengerjaannya yakni klaster pemerintahan dan istana kepresidenan. Menurutnya, alasan IKN akan dibangun dengan konsep smart and green, yakni adalah perlunya bagi pemerintah menekankan suatu pembaharuan. Di mana IKN akan sangat berbeda dengan DKI Jakarta yang selama ini menjadi ibu kota negara selama berpuluh-puluh tahun. "Walaupun tentu saja tidak cukup waktu yang ada kalau hanya ditargetkan 2 tahun, 3 tahun. Ini adalah pembangunan yang memerlukan waktu yang bertahap dan jangka panjang," ungkapnya. Selain itu, Puan menilai bahwa penetapan IKN Nusantara di kawasan Kalimantan telah melalui kajian dan pemikiran yang panjang. "Yang saya tangkap adalah, tentu saja agar ada pemerataan pembangunan di Indonesia, sehingga bukan Jawa sentris tapi Indonesia sentris," tukasnya. Sejak Indonesia merdeka, kata dia, baru pertama kali ini pemerintah mendapat kesempatan untuk membangun ibu kota yang baru. Sehingga diharapkan agar pemilihan IKN di Kalimantan Timur dapat mencerminkan wajah Indonesia yang ideal dan dikagumi dunia. "Nanti akan menjadi tempat bekerja putera puteri terbaik bangsa Indonesia," katanya. (ryn/dah)

Sumber: