Masih Ada 20 Ribu Warga Kukar Belum Terima Bantuan Pusat

Masih Ada 20 Ribu Warga Kukar Belum Terima Bantuan Pusat

Kukar, nomorsatukaltim.com - Penyaluran sejumlah bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) di Kutai Kartanegara (Kukar) bermasalah. Total 23.272 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) belum menerima bantuan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut dalam kurun waktu 2021 lalu. Jumlah tersebut terbagi dalam tiga kelompok yang menerima bantuan. Yakni penerima Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) sejumlah 598 KPM, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Sembako sebanyak 7.003 KPM. Terakhir BPNT PPKM sebanyak 15.671 KPM. Dengan total anggaran mencapai Rp 3,4 miliar lebih. Dalam rapat evaluasi bersama BRI yang ditunjuk langsung Kemensos dalam hal penyalurannya, Pemkab Kukar mempertanyakan hal tersebut. Lantaran uang tersebut masuk dalam BRI namun belum dirasakan manfaatnya oleh kelompok masyarakat yang masuk dalam data tersebut. Baca juga: Jual Beras Bantuan, KPM Dicoret "Ini yang kita protes ke BRI, kenapa ini? Padahal uangnya sudah masuk ke BRI, tapi belum didistribusikan," ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kukar, Hamly, Selasa (4/1/2022) kepada nomorsatukaltim.com – Disway News Network (DNN). Hamly pun menegaskan, kurangnya koordinasi BRI dengan Pemkab Kukar dianggap menjadi biang. Terutama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kukar. Lantaran merasa keras ama dilakukan langsung dengan Kemensos. Meski begitu, seharusnya koordinasi tetap berjalan, dikarenakan Dinsos Kukar merupakan kepanjangan tangan Kemensos di daerah. Padahal di dalam memorandum of understanding (MoU) Kemensos bersama BRI, berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di antaranya memiliki kewajiban menyampaikan laporan, salah satunya ke Dinsos Kukar. Nah inilah yang dianggap menjadi kendala mereka saat ini. Sehingga ketika diminta data, Dinsos Kukar kesulitan menyampaikan pada pihak terkait. Namun, dijelaskan oleh Hamly, Pemkab Kukar bersama BRI akan melakukan rekonsiliasi secepatnya. Mencari jalan tengah pemecahan masalah yang dianggap merugikan masyarakat dalam data KPM. "Mari kita benahi sama-sama, karena kita melayani orang miskin, kasihan mereka KPM yang terdampak," pungkasnya. (mrf/zul)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: