Pengelolaan STIPER Sangatta Setengah Hati

Pengelolaan STIPER Sangatta Setengah Hati

Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Sangatta kini kondisinya bagai telur di ujung tanduk. Akibat pengelolaan dan pembiayaan yang dijalankan masih setengah hati. nomorsatukaltim.com - Rabu (29/12/2021) siang, ratusan mahasiswa dengan almamater biru berkumpul di gedung rektorat STIPER Sangatta. Mereka menuntut penjelasan dari Ketua STIPER terkait proses akademik yang berjalan saat ini. Sebab, sudah banyak dosen dan staf pengajar yang menjalankan aktivitasnya sekadarnya. Sudah sangat jarang ada praktikum. Praktik kerja lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pun urung dilaksanakan tahun ini. Mahasiswa juga kesulitan untuk mengajukan seminar tugas akhir. Penyebabnya, para dosen juga sudah enggan dan kebingungan. Karena hak mereka untuk melaksanakan tugasnya tidak terbayar. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIPER, Shahnizar mengatakan, semua pelayanan yang harusnya disiapkan kampus kini sudah tidak berjalan baik. Karena dampak yang dirasakan ini mereka merasa harus bergerak dan menyuarakan ini. Baca juga: Kabar Baik, Pemkab Kutim Cari Dana Talangan untuk Gaji Dosen “Tapi kami minta penjelasan dulu kepada Ketua STIPER apa sebenarnya masalah utama ini,” ucapnya usai aksi dikutip dari Harian Disway Kaltim - Disway News Network (DNN). Kondisi tidak maksimalnya proses akademik di kampus yang dibentuk Pemkab Kutai Timur (Kutim) ini berjalan selama setahun. Ia pun khawatir, jika hal serupa terus terjadi, bisa saja STIPER ini akan tutup. Karena proses pengelolaan yang disebutnya amburadul dan tidak ada kejelasan. “Bagaimana bicara pengembangan program studi, hal seperti ini saja tidak terurus baik,” katanya yang didampingi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa, Arjuna. Usai mendengar penjelasan dari Ketua STIPER, langkah selanjutnya juga akan disiapkan. Para mahasiswa akan melakukan konsolidasi lagi ke tiap jurusan. Namun bukan tidak mungkin ada aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. “Konsolidasi dulu kepada seluruh mahasiswa untuk menentukan langkah lanjutannya,” tandasnya. Terpisah, Ketua STIPER Sangatta, Prof Juraemi mengatakan, tiap tahun perguruan tinggi pimpinannya selalu mengajukan permohonan dana ke Pemkab Kutim melalui yayasan. Besarannya selalu pas untuk menjalankan semua proses akademik. Termasuk operasional kegiatan seluruh staf yang ada. “Tapi tahun ini dana hibah tersebut baru setengahnya yang dicairkan,” ujar Juraemi, di ruang kerjanya. Sisa dari kebutuhan yang diajukan, dijanjikan bakal cair di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021 ini. Namun hingga penghujung tahun dana tersebut tidak ada. Bahkan usulan yang sudah diajukan ternyata tidak bisa dianggarkan. “Sehingga harus diakui ada hak dosen, karyawan dan staf yang belum terbayarkan,” ungkap guru besar Ilmu Pertanian ini. Dampak lainnya, tidak semua proses akademis bisa berjalan dengan baik. Praktikum, PKL, dan KKN mahasiswa diakuinya tidak berjalan tahun ini. Karena memang tidak ada anggaran untuk membentuk kepanitiaan kegiatan tersebut. “Kami tidak tahu pasti apa penyebab bisa sampai tidak dianggarkan dana kami,” tuturnya. Banyak isu yang berkembang kenapa dana STIPER tidak dianggarkan di APBD Perubahan. Mulai dari tidak harmonisnya hubungan pemerintah daerah dengan pihak yayasan. Dana hibah tidak tersedia di anggaran perubahan. “Ini masih isu yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, tapi cukup santer terdengar. Kami hanya sayangkan kenapa kami yang jadi korbannya,” ungkapnya. Ia pun mengaku bingung dengan kondisi seperti ini. Bahkan ada omongan, jika STIPER hanya cukup diberi dana untuk gaji dosen saja. Sementara untuk aktivitas lain dianggap sunah hukumnya. “Kalau begitu Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIPER tidak berjalan. Karena proses akademik tidak maksimal, pengabdian masyarakat tidak berjalan,” bebernya. Karena sangat bergantung dengan dana hibah dari Pemkab Kutim, problem mengenai pencairan ini selalu terjadi tiap tahun. Hanya saja bedanya, tahun sebelumnya selalu ada kejelasan. Sementara tahun ini tidak ada sama sekali. “Kami harap ada komitmen yang jelas dari Pemkab. Agar kejadian serupa tidak berulang, apalagi kampus ini juga dibuat oleh pemerintah,” tandasnya. BCT/ZUL

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: