Pemprov Kaltim Pangkas Belanja Ratusan Miliar

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur menurunkan target belanja daerah pada tahun anggaran 2022. Meski tak signifikan, rencana itu bakal berdampak pada perekonomian Bumi Etam. Berdasarkan nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah (APBD) yang diserahkan ke dewan, Pemprov mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp 11,50 triliun. Jumlah itu menurun sebesar Rp 114,41 miliar atau 0,98 persen dari alokasi belanja tahun 2021. Keputusan pemerintah ini menjadi tanda tanya, mengingat secara keseluruhan ada rencana kenaikan pendapatan. Hal ini terungkap pada rapat paripurna ke – 26 di Gedung D Lantai 6 Kantor DPRD Kaltim, Kamis (24/11). Pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp 10,86 triliun. Naik Rp 1,2 triliun dibandingkan tahun ini. Pendapatan itu diperoleh dari Pendapat Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6,58 triliun. Dana Perimbangan sebesar Rp 4,26 triliun dan lain lain pendapatan daerah yang sah, sebesar Rp 12,59 miliar. “Berdasarkan hasil perhitungan terhadap semua jenis pendapatan, maka pada rencana pendapatan daerah tahun 2022 sebesar Rp 10,86 triliun. Ini sejatinya mengalami kenaikan sebesar Rp 1,2 triliun atau 13 persen dari target APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 9,59 triliun,” jelas Sekretaris Provinsi, Sa’bani membacakan isi dari Nota Keuangan. Tak ada penjelasan resmi berkaitan dengan penurunan rencana belanja ratusan miliar itu, namun Sekretaris Provinsi, Sa’bani menyebut  alokasi anggaran belanja diproritaskan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Tahun depan, pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja untuk mendukung pembangunan ibu kota negara baru, di antaranya melalui perbaikan jalan. Sebanyak Rp 652 miliar akan dialokasikan untuk Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara. Selain itu, perbaikan dan peningkatan fasilitas rumahs akit daerah juga menjadi prioritas. Yakni rumah sakit pemerintah daerah, yakni RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), RS Mata, dan Korpri di Samarinda, dan Rumah Sakit Kanudjoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan. Lebih jauh, Sa’bani mengatakan target PAD sebesar Rp 6,5 triliun,  naik sebesar Rp 1,1 triliun atau 22 persen dari target tahun ini. Dalam hal pendapatan dari komponen pajak pun mengalami peningkatan. Pendapatan pajak ditargetkan sebesar Rp 5,44 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 1,18 triliun atau naik 27,8 persen dari target penerimaan 2021 sebesar Rp 4,26 triliun. Dari sektor retribusi daerah, ditargetkan sebesar Rp 20,96 miliar dengan kenaikan sebesar Rp 3,12 miliar atau naik 17,49 persen. Hasil pengelolaan kekayaan daerah sendiri, target penerimaannya seebesar Rp 347,17 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 103,53 miliar atau naik 42,50 persen. Rencana penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp 4,26 triliun, naik Rp 82,76 miliar atau 1,98 persen. Tetapi untuk penerimaan dari lain – lain PAD yang sah, ditargetkan Rp 773,42 miliar, turun Rp 102 miliar atau 12 persen. “Rencana penerimaan dana alokasi umum (DAK) untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 828,90 miliar mengalami penurunan sebesar Rp 27,42 miliar atau sebesar 3,20 persen dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 856, 33 miliar,” terang Sa’bani. Ia menambahkan, komponen alokasi dana penerimaan pembiayaan, akan difokuskan pada dua aspek. “Pertama, adalah memprediksi kemampuan penerimaan yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan.” “Kedua adalah estimasi efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2022 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan,” lanjut Sa’bani dilansir Disway Kaltim Dari kedua aspek ini dikelompokkan dalam Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun 2021, bentuk penunjang penerimaan pembiayaan Pemprov Kaltim dengan alokasi sebesar Rp 876,59 miliar. Di sisi pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 236,62 miliar untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah yang dimiliki. Ditemui usai membacakan nota keuangan, Sa’bani menerangkan pihaknya tidak akan melakukan pinjaman guna menutup defisit anggaran. “Selisih belanja dan penerimaan ditutup dengan pembiayaan. Itu diperhitungkan dari efisiensi belanja dan kemungkinan dari over target yang disebut dengan Silpa,” jawabnya singkat. Kekhawatiran terjadinya Silpa, seperti diungkap Sa’bani sangat mungkin terjadi jika berkaca pada penyerapan anggaran tahun ini. Sebagai informasi saja, sampai 25 November, Pemprov Kaltim baru membelanjakan anggaran sekitar 65 persen. Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK mengapresiasi upaya Pemprov Kaltim yang mampu meningkatkan target pendapatan daerah di Tahun 2022. Karena, jika dibandingkan daerah lain, komposisi keuangan Kaltim ini cukup beruntung. “Saya lihat PAD kemarin kurang lebih 5 (triliun), setelah pandemi, kita sudah bisa naikkan 1 triliun lebih.” “Saya yakin angka ini menjadi penyemangat sendiri untuk masyarakat. Ini cukup bagus komposisi keuangan kita,” pungkasnya.  (*)

Sumber: