SiLPA APBD Kukar Capai 10 Persen
Kukar, nomorsatukaltim.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) 2022, mulai dibahas. Diawali dengan penyampaian Kebijakan Umum APBD, dan Persetujuan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Ini menjadi sinyal penting, upaya untuk melakukan perbaikan, dan mengurangi potensi adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Mengingat, untuk 2021 ini, dipastikan bakal ada SiLPA. Angkanya pun tidak tanggung-tanggung. Mencapai kisaran angka 10 persen, dari total anggaran APBD Kukar 2021 sebesar Rp 4,2 triliun. Kondisi SiLPA sebesar 10 persen inipun juga terjadi pada 2020 lalu. Baca juga: Alih Status Jalan Kabupaten, Kukar Kurangi Beban APBD Menyiasatinya, pada 2022 proses lelang proyek akan dilakukan sedini mungkin. Dengan memulainya pada Februari atau Maret 2022. Memastikan target pembangunan yang menggunakan APBD Kukar bisa terealisasi 100 persen. Tanpa menyisakan tunggakan kegiatan apapun. "Nanti mudah-mudahan tidak seperti 2021, lelang akan kita lakukan awal 2022," jelas Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin pada nomorsatukaltim.com - Disway News Network (DNN). Ini setelah beberapa kali wakil bupati termuda tersebut banyak melakukan tinjauan progres pembangunan ke lapangan langsung. Banyak ditemukan kegiatan yang progresnya terkendala waktu. Besarnya kegiatan tidak sesuai dengan waktu yang tersisa. Ujung-ujungnya potensi kegiatan tidak selesai hingga tahun anggaran 2021 sangat besar. APBD Kukar 2022 Naik Kabar baik dipastikan oleh Rendi Solihin, bakal ada peningkatan anggaran di dalam batang tubuh APBD Kukar 2022. Dari APBD t2021 sebesar Rp 4,2 triliun, diproyeksikan meningkat tajam menjadi Rp 5,15 triliun pada 2022 mendatang. Di antaranya proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 500 miliar dari Rp 470 miliar. Sedangkan dari pendapatan transfer dari pusat (DD, DAU, DAK) yang pada 2021 lalu hanya Rp 3,17 triliun, menjadi 4,25 triliun pada 2022 nanti. Diikuti peningkatan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 400 miliar. "Belanja kita juga meningkat Rp 4,95 triliun," lanjut Rendi. Dengan kondisi keuangan yang meningkat ini, Rendi Solihin dan Bupati Kukar berkomitmen agar program yang disusun bisa berjalan sesuai target. Bagaimana memastikan daerah-daerah yang remote area, seperti kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar air bersih dan listrik dapat terealisasi. "Insyaallah itu semua akan terpenuhi di APBD tahun 2022 ini," pungkas Rendi. (mrf/zul)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: