Koalisi Dosen Unmul: Usut Tuntas Tambang Ilegal!

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Samarinda mengeluarkan surat terbuka kepada Polri untuk mengusut tambang ilegal. Pernyataan sikap dikeluarkan pada Selasa (19/10) ditandatangani 41 dosen dari berbagai fakultas. “Kepolisian harus secara serius mengusut tuntas kasus tambang ilegal, baik pelaku di lapangan maupun aktor intelektual yang berada di baliknya (directing mind). Sebab mustahil penambang ilegal tersebut berani melakukan kegiatan secara terang-terangan dan terbuka, tanpa backup dari orang-orang tertentu,” bunyi salah satu butir pernyataan mereka. Koalisi melihat tambang ilegal di Kaltim kian marak akhir-akhir ini. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dalam kurun waktu 2018-2021, terdapat 151 titik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di berbagai wilayah. Koalisi menyebut ada 107 PETI di Kabupaten Kutai Kartanegara, 29 lokasi di Kota Samarinda, 11 titik di Kabupaten Berau, dan Kabupaten Penajam Paser Utara 4 titik. “Namun proses hukum terhadap para pelaku, tidaklah sebaik ekspektasi publik. Bahkan yang berada di barisan terdepan dalam upaya melawan kasus ini, justru datang dari warga, bukan aparat kepolisian apalagi pemerintah,” imbuh koalisi dalam pernyataan kepada Disway Kaltim. Kegiatan penambangan ilegal merupakan kejahatan sesuai ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU ini secara tegas menyebutkan bahwa, setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. “Lantas bagaimana mungkin kejahatan justru didiamkan begitu saja. Sebab pembiaran adalah bagian dari kejahatan serius,” imbuh koalisi. Menyikapi perkembangan dan fenomena itu, Koalisi Dosen Universitas Mulawarman, menyampaikan 7 sikap. 1. Kepolisian harus secara serius mengusut tuntas kasus tambang ilegal, baik pelaku di lapangan maupun aktor intelektual yang berada dibaliknya (directing mind). Sebab mustahil penambang ilegal tersebut berani melakukan kegiatan secara terang-terangan dan terbuka, tanpa backup dari orang-orang tertentu. 2. Kepolisian harus memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga, terutama yang menjadi korban terdampak tambang ilegal, dari ancaman serta intimidasi dari para preman. 3. Kepolisian harus pro-aktif mencari, menemukan, dan melakukan proses hukum terhadap kegiatan tambang ilegal, tanpa harus menunggu laporan dari warga terdampak. Sebab kegiatan tambang ilegal merupakan delik umum yang bisa diproses hukum tanpa aduan warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan umum. 4. Meminta kepada Kapolri untuk melalukan supervisi anggotanya di daerah yang terkesan pasif dan lamban melalukan proses hukum terhadap tambang ilegal. 5. Menuntut kepada Pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur, untuk aktif mendorong penyelesaian kasus tambang ilegal ini. Pemerintah tidak boleh berlindung dibalik alasan kewenangan yang sudah diambil alih oleh pusat. Sebab sebagai orang yang diberikan mandat memimpin daerah ini, tugas anda untuk menangkap maling yang telah menjarah kekayaan alam daerah kita. 6. Memberikan dukungan dan solidaritas sepenuhnya kepada warga yang berani melawan tambang ilegal. 7. Menyerukan kepada semua kalangan, terutama warga terdampak tambang ilegal, untuk berani melawan para pelaku tambang ilegal. Perlawanan terhadap tambang ilegal harus terus digelorakan, sebab masa depan serta keberlangsungan lingkungan hidup sekitar kita, ditentukan oleh keringat dan perjuangan kita sendiri. Pernyataan sikap itu ditujukan kepada Kepala Polri, Kapolda Kaltim dan seluruh Kepala Satuan Wilayah (Kapolres). Sejauh ini belum ada tanggapan dari kepolisian terkait surat terbuka ini. *PRO/YOS

Sumber: