Digelar Hybrid, Fraksi DPRD Mahulu Sampaikan Pandangan Umum Raperda APBD-P 2021

MAHULU, nomorsatukaltim.com - Empat fraksi di DPRD Mahulu telah menyampaikan pandangan umum mereka terkait Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021. Rapat paripurna DPRD Mahulu yang digelar pada 20 September 2021 lalu menyampaikan sejumlah masukan dari empat fraksi, yakni dari Fraksi Gerindra, PDIP, PKB, dan Golkar-Demokrat (Goldem). Digelar secara hybrid, yakni perpaduan antara daring dan luring, karena kondisi pandemi saat ini. Peserta rapat paripurna secara daring adalah Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, dan 12 anggota DPRD Mahulu. Baca juga: Pemkab Mahulu Lauching Bantuan Biaya Tanam Rp 2 Juta Per Hektare, Bonifasius : Tahun Ini Kita Targetkan 3.000 Hektare Sementara itu, peserta rapat luring di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplidbangda) adalah Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun, Sekretaris Daerah Stephanus, Madang, Asisten I, E. Tek Hen Yohanes, Wakil DPRD Mahulu,Tiopilus Hanye, dan 7 anggota fraksi DPRD Mahulu. "Perlu kami sampaikan, rapat paripurna DPRD Mahulu adalah tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021," terang Ketua DPRD Mahulu, Novita Bulan pada sambutannya, dikutip nomorsatukaltim.com - Disway News Network (DNN). Mengawali pandangan umum, Fraksi Gerindra oleh Petrus Higang  menyampaikan beberapa hal, demi penyesuaian penurunan beberapa aspek, tentang penjabaran anggaran kabupaten Mahulu dalam rangka mendukung penanganan Covid 19. "Harapan partai Gerindra agar segera melakukan evaluasi mengenai anggaran perekonomian di Kabupaten Mahakam Ulu," ucap Petrus Higang. Baca juga: Bupati Mahulu Izinkan PTM Jika Sudah Zona Hijau Pandemi COVID-19 Sementara itu,  Fraksi PDIP menyetujui rancangan- rancangan pemerintah dalam beberapa aspek, demi mewujudkan pemulihan perekonomian dan pembangunan di Mahulu. Mewakili Fraksi PDIP, Vedelis Tekwan Kuwai menuturkan, fraksinya sangat menginginkan agar perekonomian di Mahulu cepat pulih. "Saran dan masukan, perhitungan pagu dana dihitung sebaik mungkin, lakukan penyesuaian pos penerima dana, ke depan tidak terjadi lagi terhadap fakta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak baik dalam menyerap anggaran, melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah terhadap sumber ekonomi mikro, dan peningkatan sebaik mungkin tentang WTP (wajar tanpa pengecualian) tetap dipertahankan," tutur Vedelis Tekwan Kuwai. Sementara itu, Fraksi PKB yang diwakili Uling mencermati, masih ada masalah di balik keberhasilan daerah menggunakan anggaran. Baca juga: Bupati Mahulu Keluhkan Jaringan Internet pada Penandatanganan MoU dengan BanKaltimtara "Khusus terhadap penurunan anggaran pemerintah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar tidak terjadi lagi penurunan anggaran, selain itu secara objektif, fraksi memberikan kewajaran namun tetap memperhitungkan masyarakat banyak," terang Uling. Sedangkan dari Fraksi Golkar-Demokrat (Goldem) , A. Kelawing Bayau mengatakan, berdasarkan nota pengantar Raperda pemerintah terdahulu, menjadi perhatian serta mengharapkan penjelasan dari data-data pagu di Mahulu. Fraksi Goldem memohon kejelasan anggaran yang turun sebanyak 0.5 persen, sementara anggaran di Mahulu  adalah capaian bersama yang mengakomodasi kemakmuran masyarakat. "Pada kesempatan ini, Fraksi Goldem menanyakan beberapa sumber daya yang ada di Mahulu seperti berapa banyak Galian C, seberapa banyak galian pasir, batu dan lain-lain, pemerintah harus terbuka," tegas  A. Kelawing Bayau. (rdi/zul)

Sumber: