Kasus COVID-19 di Kutim Mulai Landai, DPRD Kutim: Harus Tetap Waspada

Kutim,nomorsatukaltim.com – Meski kasus penularan COVID-19 di Kutai Timur (Kutim) mulai melandai, pemerintah diminta tetap waspada.

Bukan tak mungkin lonjakan kasus kembali terjadi karena Kutim memiliki banyak penduduk pendatang. Anggota DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan mengatakan, Pemkab Kutim harus tetap waspada dan fokus menangani COVID-19. Mengingat lonjakan kasus bisa saja kembali terulang. Ia pun meminta agar beberapa hal harus diperhatikan. “Seperti tracing dan testing yang harus tetap berjalan. Bisa saja angka penularan yang menurun karena testing yang mulai jarang dilakukan,” ucapnya kepada nomorsatukaltim.com-Disway News Network (DNN). Politisi Gerindra ini juga menilai, tracing yang dilakukan di Kutim masih belum luas. Karena kontak erat dari pasien positif yang ditelusuri hanya sebanyak 5 orang. Padahal standar nasional meminta sampai 15 orang. Kemudian mengenai Isolasi Terpusat yang sudah berjalan. Pasien yang menjalani isolasi harus dipastikan mendapat pasokan kebutuhan yang layak. Sehingga tidak membebani pasien selama menjalani isolasi hingga sembuh. “Mulai dari kontrol kesehatan, hingga kebutuhan harian pasien. Sehingga saat menjalani isolasi, pasien tidak merasa tertekan,” paparnya. Jaminan pelindungan dan hak tenaga kesehatan (Nakes), Novel juga menaruh perhatian. Pemkab diminta bisa memastikan penundaan pencairan insentif tak terjadi. Termasuk pemberian apresiasi kepada Nakes sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. “Jangan lupa ketersediaan APD (alat pelindung diri) untuk perlindungan juga harus terjamin,” bebernya. Percepatan vaksinasi juga harus digenjot. Agar dapat mendorong tumbuhnya herd immunity di masyarakat. Ia menilai, bisa dilakukan dengan memperbanyak sentra vaksinasi. Terutama pada wilayah di kecamatan. “Untuk mencegah penumpukan massa saat vaksinasi serta permudah dan perluas aksesnya bagi masyarakat,” ungkap Novel. Terakhir, Novel mengingatkan Pemkab Kutim agar memastikan ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat terdampak. Langkah penyaluran bantuan sosial diminta harus tepat sasaran. “Pastikan pangan aman dan terkendali melalui operasi pasar murah. Dan jangan ada lagi moral hazard dalam penyaluran dana bansos,” pungkasnya. (bct/zul)

Sumber: