Balikpapan Punya Kebijakan: Anggaran Banjir, No! Kursi Stadion, Yes!

BALIKPAPAN, nomorsatukaltim.com – Banjir yang masih terjadi setiap kali hujan deras, ternyata belum mampu menjadi alasan pemerintah dan DPRD memberi perhatian serius. Setidaknya, itu tergambar dari prioritas anggaran Kota Balikpapan. Anggaran penanganan banjir pada APBD 2022 Kota Balikpapan, hampir pasti bakal dicoret.

Komisi III DPRD Balikpapan yang membidangi sektor pembangunan, lingkungan dan perhubungan, baru-baru ini memberi sinyal bahwa program infrastruktur khususnya pembangunan proyek normalisasi DAS Ampal, dibatalkan. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Amin Hidayat membeberkan alokasi untuk infrastruktur pada postur APBD 2022, khususnya untuk normalisasi DAS Ampal dibatalkan. Begitu juga alokasi untuk proyek Embung Aji Raden yang dibangun demi meningkatkan kapasitas pemenuhan kebutuhan air baku di Balikpapan, juga tertunda. "Kemarin untuk pembebasan lahan DAS Ampal itu ada sekitar Rp 44 miliar, namun karena kondisi sedang defisit maka anggaran tersebut terpaksa dibatalkan, semuanya kita batalkan termasuk juga untuk proyek yang ada di Aji Raden. Hal ini dilakukan untuk menutupi kondisi defisit yang ada,” ungkapnya, Kamis (19/8/2021). Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan Syukri Wahid tidak secara spesifik menyebut ada pembatalan penganggaran proyek normalisasi DAS Ampal. Ia berujar, awalnya legislatif dan eksekutif sudah sepakat menganggarkan sekitar Rp 170 miliar untuk penanggulangan banjir. Namun pembiayaannya dilaksanakan dengan skema multi years atau tahun jamak, sampai 2023. "Setidaknya itu bisa menyelesaikan di bagian hilir DAS Ampal," ujar Syukri, dihubungi, Minggu (22/8/2021). Anggaran itu juga untuk membiayai pembebasan lahan DAS Ampal yang posisinya dekat dari kawasan Pasar Segar, senilai Rp 2,5 miliar. "Di daerah hulunya itu ada tanah milik Pak Astani senilai Rp 2,5 miliar. Jadi ada Rp 5 miliar di DAS Ampal. Jadi berjalan pembebasan lahannya dan pengerjaan fisiknya," katanya. Ia menyebut, banggar maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah sepakat nempertahankan alokasi anggaran sekitar Rp 170 miliar itu, dengan skema multi years. Artinya, bisa jadi pengerjaannya terhambat di laksanakan di 2022 namun tetap menjadi bagian dari program skala prioritas, lantaran penanggulangan banjir menjadi salah satu program unggulan dalam visi misi Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud. Dari informasi yang dia terima, legislatif dan eksekutif juga telah sepakat mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kursi Stadion Persiba Balikpapan. "Saya belum tahu persis tapi dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS dimasukkan (usulan) dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Cuma besarannya apakan Rp 5 miliar atau Rp 10 miliar saya kurang tahu pasti. Tapi ada dimasukkan," ungkapnya.

Defisit Rp 316 Miliar

Secara umum APBD 2022 mengalami defisit sebesar Rp 316 miliar, lantaran ada beberapa program visi misi Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud yang diprioritaskan. Hal itu rupanya banyak berpengaruh terhadap postur anggaran yang sebelumnya sudah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Pihak legislatif dan eksekutif harus bekerja keras untuk mengakomodir menutup celah defisit. Adapun program Rahmad Mas'ud yang diprioritaskan, contohnya premi BPJS Kesehatan kelas tiga yang akan ditanggung pemkot dengan anggaran sekitar Rp 71 miliar. Kemudian program bantuan baju seragam sekolah untuk peserta didik jenjang SD dan SMP dianggarkan kurang lebih Rp 21 miliar. "Ditambah lagi tunjangan SPP untuk SMP itu sekian miliar. Belum lagi beberapa item lain di bidang pendidikan saja sudah besar," tukasnya. Kemudian pemkot juga telah mengusulkan pembangunan rumah sakit tipe C di Balikpapan Barat senilai sekitar Rp 151 miliar, serta rencana pembangunan gedung SMP, sebanyak dua unit. "Jadi mengapa (defisit) besar, karena ada program prioritas wali kota,". Untuk menutupi celah defisit, baik Banggar maupun TPAD juga menyepakati untuk menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di angka Rp 850 miliar. Kemudian menaikkan Rp 100 miliar belanja transfer provinsi, dari bagi hasil pajak provinsi. Serta Rp 100 miliar lagi dari penyertaan modal pemerintah pusat. "Sehingga kita sudah berkontribusi Rp 300 miliar untuk menutupi celah defisit," katanya. Menurutnya, skema pembiayaan DAS Ampal Rp 170 miliar itu menjadi kegiatan baru, selain rencana pembangunan kantor Dinas Perikanan Pangan dan Perkebunan senilai Rp 51 miliar, serta pengembangan peningkatan gedung DPRD Balikpapan yang dianggarkan mulai tahun depan, karena sekretariat DPRD yang posisinya persis berhadapan dengan Kantor Wali Kota Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman, dinilai sudah tidak layak. Dianggarkan senilai Rp 45 miliar. "Sehingga kenapa prinsipnya defisit, ya belanja kita besar. Kita tentu ingin mengedepankan semua janji wali kota berdasarkan RPJMD juga dengan skala prioritas pembangunan," urainya. Hal lain yang membebani APBD 2022 Balikpapan, kata dia, yakni terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terbaru, agar seluruh pemerintah daerah mengalokasikan sekitar 5 persen APBD sebagai dana Belanja Tak Terduga (BTT), digunakan untuk antisipasi penanganan COVID-19. "Kalau kita rata-ratakan berarti 5 persen itu kurang lebih Rp 100 miliar. Jadi itulah mengapa sampai saat ini TAPD dan Banggar selalu berusaha menutupi defisit dengan berbagai cara. Insyallah, kita yakin minggu depan sudah ada hasilnya," imbuhnya. Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Balikpapan Sayid MN Fadly menyebut TAPD bersama dewan mencoba mengurangi defisit sambil menunggu dana transfer pusat yang masih belum pasti. "Kita masih berpatokan dengan tahun lalu. Kalau ada kenaikan-kenaikan mungkin itu bisa menutup, kalau tidak ya kita mencari solusi atas defisit yang ada, minimal defisit 6 persen dari APBD," ujarnya, baru-baru ini. Ia menyebut solusi yang ditawarkan pemkot yakni lebih kepada pemilahan program-program prioritas. "Yang kita anggap prioritas, tapi yang tidak super (prioritas) kita bisa delay dulu," katanya. Menurutnya, usulan program dari berbagai OPD untuk dilaksanakan di tahun depan, cukup banyak. Sehingga itu menjadi alasan mengapa nilai defisit dari rancangan APBD 2022 masih melebihi 6 persen. Di sisi lain, pendapatan terbatas. "Semua yang diusulkan pasti penting. Nah dengan pendapatan yang terbatas lalu kita mencoba bagaimana belanja kita yang lebih dari Rp 400 miliar itu kita tekan. Karena usulan banyak di musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan)," urainya. Ia menyebut TAPD tentu bekerja untuk mencoba mengakomodir semua usulan. Namun dengan defisit yang cukup besar, maka pihaknya mesti kembali berhitung.  "Jadi kita mungkin tidak mengurangi sampai 400, tapi mungkin sekitar 200 sampai Rp 300 miliar lah mungkin," imbuhnya. *RYN/YOS

Sumber: