Salehuddin Apresiasi Pemerintah Tangani Lonjakan Pandemi

Salehuddin Apresiasi Pemerintah Tangani Lonjakan Pandemi

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin S Sos S Fil memberikan apresiasi kepada pemerintah setempat yang cepat merespons kondisi peningkatan kasus COVID-19, beberapa pekan terakhir.

Diketahui, pemerintah daerah telah resmi menerapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tengah kasus terkonfirmasi COVID-19 terus melonjak. Selain Ibu Kota Provinsi Kaltim, Samarinda, kota lain seperti Balikpapan juga menerapkan pembatasan kegiatan. Selain memberikan apresiasi, Salehuddin juga meminta kepada pemerintah tak melupakan kewajibannya selama PPKM diberlakukan. Menurut politisi dari Partai Golkar ini, selama pembatasan kegiatan berlaku, harus ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang mengarah pada bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. “Kebijakan PPKM yang sudah tepat ini jangan sampai membuat rakyat kecil susah. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Bagaimana nasib masyarakat kecil saat PPKM ini diberlakukan, harus juga dipikirkan,” kata Salehuddin ini saat dikonfirmasi nomorsatukaltim.com, Minggu (11/7) siang. Ia juga berharap agar PPKM kali ini diterapkan pemerintah dengan konsisten. Ia juga mendukung penuh kebijakan PPKM untuk menekan tingginya kasus COVID-19 di Kalimantan Timur. "Kami sangat setuju PPKM ini dilakukan. Namun perlu dipikirkan pula para buruh harian atau penjual yang ada di pinggir jalan, jangan sampai tidak diperhatikan,” pinta Saleh. Sementara itu, Salehuddin juga meminta para pengusaha ikut membantu dan memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Tidak hanya memikirkan keuntungan. “Dalam situasi seperti ini, tak bisa hanya pemerintah yang bergerak sendiri. Harus ada campur tangan dari semua pihak, termasuk perusahaan maupun pihak swasta”. Selain itu, lanjut Saleh, salah satu faktor tingginya kasus COVID-19 saat ini lantaran masih sedikit masyarakat yang mengikuti imbauan untuk melakukan vaksin dan protokol kesehatan. “Untuk itu pemerintah kembali perlu menggencarkan vaksinasi kepada masyarakat,” pungkasnya. (adv/top)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: