Polda Kaltim akan Bangun Pos Penjagaan di Pintu Masuk Kaltim

Polda Kaltim akan Bangun Pos Penjagaan di Pintu Masuk Kaltim

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Pemprov Kaltim memastikan bakal memberlakukan pengawasan dan pengetatan serta pengendalian terhadap masyarakat yang pulang kampung atau mudik. Untuk mendukung langkah Pemprov tersebut, Kapolda Kaltim menginstruksikan seluruh Kapolres beserta jajaran untuk menempatkan personel di pintu-pintu masuk Kaltim sepanjang waktu yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Kan yang pasti 6-17 Mei itu tidak boleh mudik, namun akan ada instruksi lanjutan menempatkan personel di pintu masuk Kaltim dalam rangka melakukan pengendalian masyarakat itu," ujar Kapolda Kaltim, Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, usai mengikuti rapat koordinasi lintas sektoral, Rabu (21/4/2021). Baca juga: Masyarakat Kaltim Resmi Dilarang Mudik Lanjut Kapolda Kaltim, untuk jumlah personel yang dilibatkan yakni seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim. Bantinya akan ada pos-pos penjagaan di tiap pintu masuk Kabupaten/Kota di Kaltim. "Jumlahnya belum bisa kita beri, namun yang pasti seluruh Kabupaten/Kota akan ada posko yang mengatur itu," jelasnya. Selain itu, posko pengendalian ini akan didirikan di beberapa bandara dan pelabuhan di Kaltim. Tujuannya lagi-lagi untuk membatasi atau mengendalikan kedatangan atau kepergian masyarakat yang hendak pulang kampung atau mudik. "Pokoknya instruksinya sudah jelas, putar balik. Di perbatasan Kaltim-Kalsel atau di Kaltim-Kaltara juga," tambahnya. Terpisah, Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Turmudi mengatakan, pihaknya lebih mengutamakan posko di pintu masuk Kota Balikpapan yang ada di kilometer 13 dan Lamaru. "Kita tetap tekankan terkait protokol kesehatan. Mungkin poskonya akan bergabung dengan yang ada di pintu masuk Balikpapan aja," ujarnya. Lanjut Turmudi, pihaknya juga bakal melakukan sejumlah penyekatan bagi para masyarakat yang pulang kampung atau mudik. Hanya saja, penyekatan dilakukan pada wilayah yang berbatasan langsung dengan perbatasan provinsi. "Penyekatan dilakukan di wilayah yang berbatasan langsung dengan provinsi. Tapi kita masih menunggu rapat teknisnya lagi," jelasnya. (Bom/zul)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: