Tanggapi LKPj Gubernur, Salehuddin: Banyak Anggaran Belum Terserap

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin menganggapi terkait penanganan COVID-19 pada rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Selasa (13/4/2021) lalu.

Dalam rapat tersebut dijelaskan anggaran penanganan COVID-19 tahun 2020 sebesar Rp 500 miliar. Digunakan untuk tiga komponen prioritas saat ini. Di antaranya, penanganan kesehatan sebesar Rp 250 miliar. Penanganan terdampak ekonomi karena sebesar Rp 95 miliar. Lalu penyediaan jaring pengaman sosial senilai Rp 155 miliar. Dalam LKPJ tersebut, dana yang terserap hanya 48 persen. Ia menyebut Komisi IV dari awal telah berupaya berkoordinasi terkait realisasi tersebut. Tetapi karena situasi COVID-19, ada proses adaptasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) bersangkutan. Proses adaptasi itu misalnya belanja tidak langsung dan belanja tak terduga. Mekanismenya tidak sama dengan belanja normal. Politisi Golkar tersebut menjelaskan bantuan jaringan pengamanan sosial tidak berjalan dengan cepat. Karena Dinas Sosial perlu melakukan verifikasi beberapa kali. Karena beberapa data yang disampaikan itu, tersadur beberapa kali. Sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kaltim tidak bisa melakukan realisasi pembayaran. Dalam pengadaan kesehatan, alasan tidak terealisasi dengan baik karena pada saat pengadaan baju hazmat tidak langsung ada. Karena pada saat itu kondisi barangnya langka dan sulit, sehingga perlu waktu. “Sehingga hal tersebut menjadi bagian permasalahan, menyebabkan realisasi menurut mereka cukup kecil,” ucapnya Untuk bantuan tak terduga khusus COVID-19, memang melibatkan banyak unsur. Sesuai dengan kebijakan pemerintah ada beberapa OPD. Misalnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Diskominfo, Dinas Ketenagakerjaan dan lain-lain. “Kehati-hatian juga menjadi pertimbangan mereka sehingga terjadi perlambatan dalam proses realisasi,” ucapnya. Tapi secara umum pihaknya mengapresiasi yang sudah dilakukan Pemprov. Harapannya ke depan realisasi bisa berjalan lebih cepat. Hal tersebut penting agar bantuan pengadaan kesehatan, tidak menunggu lama. Sehingga proses pelayanan terutama COVID-19 bisa terealisasi dengan cepat. (adv/top/boy)

Sumber: