Rupa-Rupa Usaha Hadapi Varian Corona

Satuan Tugas COVID-19 Kalimantan Timur meminta masyarakat tak panik dengan kabar masuknya varian baru corona. Sedangkan Anggota tim riset mengingatkan dampak penyebaran virus yang semakin cepat. Daerah merespon dengan meningkatkan anggaran belanja.

nomorsatukaltim.com - Satgas Penanganan COVID-19 Kaltim menyatakan, sampai saat ini belum terlihat dampak dari varian baru B117 yang berasal dari Inggris. Juru Bicara Satgas, Andi Muhammad Ishak mengatakan mutasi virus adalah hal biasa. "Masyarakat jangan terlalu takut. Jangan panik. Karena varian baru ini belum teruji apakah lebih parah atau seperti apa," ujar Andi Ishak usai mengikuti Monitoring Pelaksanaan Vaksinisasi COVID-19 yang dipimpin Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuono. Di Indonesia sendiri baru teridentifikasi sebanyak 6 kasus terpapar, di mana 1 di antaranya berasal dari Kaltim. "Tapi dia kembali ke Balikpapan sudah dalam posisi sembuh. Dan kita juga langsung lakukan tracing, dan belum kita temukan yang kasus positif setelah itu," jelas Andi. Jadi tidak bisa cepat disimpulkan bahwa virus varian baru itu lebih berbahaya. Kemungkinan, hanya risiko penularannya yang lebih cepat seperti terjadi di beberapa negara Eropa. Tapi persentase tingkat kematiannya sangat kecil. Terpenting kata Andi Ishak, masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan 5M maka agar terhindar dari kemungkinan tertular. Menurut Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Timur, Swandari Paramita, mutasi virus ibarat untaian kalung manik yang panjang. "Virus corona awal-awal beredar urutan manik-maniknya sudah diketahui pasti. Namun setiap ketemu, kok ada virus dengan urutan manik-manik yang berbeda. Itu lah 'mutasi' dan muncul lah istilah varian. Mulai D614G yang dulu, hingga B117 yang sekarang," kata Swandari. Alumnus Program Pascasarjana Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Epidemiologi Universitas Hasanuddin Makassar ini mengakui sulitnya mengidentifikasi mutasi virus baru. Karena harus mendeteksi RNA (materi genetik) satu per satu. Deteksi mutasi virus ini pun, tidak bisa dilakukan menggunakan alat PCR biasa. Melainkan, harus melalui proses whole genome sequencing (WGS). Yang hanya bisa dilakukan dibeberapa laboratorium di Indonesia. Salah satunya, di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di Jakarta. "Alat PCR hanya bisa mengenali bahwa ada 'kalung' virus COVID. Untuk bisa melihat urutan satu-satu kalung manik tersebut, perlu alat lagi namanya sequencing." Terang Swandari. Di Kaltim, untuk mendeteksi mutasi virus B117 ini, harus mengirimkan sampel ke laboratorium pusat di Jakarta. Sehingga, identifikasi mutasi virus cenderung lamban. Laboratorium Fakultas Kesehatan (FK) Universitas Mulawarman (Unmul) sebenarnya memiliki alat sequencing. Namun, hanya bisa dilakukan sebatas untuk riset saja. Apakah varian mutasi virus lebih berbahaya? Swandari belum bisa memastikan. Dalam ilmu kesehatan, ada namanya konsep segitiga epidemiologi. Yakni agent penyakit, host, dan environtment. Setiap virus atau agent penyakit yang masuk ke tubuh manusia  (host). Akan tergantung pada lingkungan atau environment. "Jika lingkungan tidak mendukung, misalnya daya tahan tubuh lemah atau lanjut usia, punya kelemahan tertentu. Ya bakal serius gejalanya," ungkapnya. Mutasi virus, bisa lebih menular atau tidak. Tergantung pada kondisi pasien dan lingkungan sekitar. Kondisi cuaca seperti musim kemarau atau penghujan, juga dapat memengaruhi laju penularan virus. Namun Swandari menyebut, antisipasi penyebaran varian baru dari mutasi virus Corona tetap sama. Yakni penerapan protokol kesehatan dengan 3M. "Mau apa pun varian virusnya, 3 M tetap solusinya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak." Saat ini, Satuan Tugas (Satgas) penanganan COVID-19 Balikpapan. Terus melakukan tracing virus COVID-19 B117. Kepada 14 orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID B117 di Balikpapan.

PPU Butuh Rp 31 Miliar.

Terkait penanganan COVID-19, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengajukan anggaran sebesar Rp 31,7 miliar untuk penanganan pandemi. Leading sektor penanganan COVID-19 di Benuo Taka terbagi di dua organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu Dinas Kesehatan (Diskes) PPU dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU. Dalam usulannya, Dinas Kesehatan (Diskes)PPU membutuhkan total dana Rp 19 miliar. Anggaran itu diperuntukkan bagi berbagai program. "Awalnya Rp 15 miliar. Tapi setelah kami susun kebutuhan sekitar Rp 19 miliar. Ada penambahan," kata Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dr Jansje Grace Makisurat. Adapun rincian penggunaan dana itu. Di antaranya akan digunakan sekitar Rp 5 miliar untuk intensif tenaga kesehatan (nakes). Lalu sekira Rp 6 miliar untuk penanganan corona di tiap fasilitas kesehatan (faskes). Ada di RSUD Ratu Aji Putri Botung dan beberapa puskesmas. Juga untuk pengoperasionalan RS Pratama Sepaku. Kemudian Rp 4 miliar untuk kegiatan vaksinasi. Pengadaan rapid test dan GeNose C19 Rp 6 miliar. "Sisanya itu ada untuk pembangunan fasilitas tempat pembuangan sementara (TPS) di puskesmas-puskesmas. Untuk penanganan sampah B3 saat pandemi," jelas dia. Anggaran kebutuhan ini memang turun dari kebutuhan anggaran sebelumnya yang masuk ke Diskes PPU. Hal ini dikarenakan penanganan yang yang lebih spesifik. Tidak seperti awal virus merebak. Sebelumnya, di 2020 Diskes PPU mengelola anggaran khusus COVID-19 sekira Rp 25 miliar. Ada selisih sekira Rp 6 miliar. Sementara BPBD PPU mengusulkan anggaran sebesar Rp 12,7 miliar. Angkanya naik dari usulan sebelumnya yang hanya Rp 7,5 miliar. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD PPU Marjani melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD PPU Nurlaila menjelaskan ada beberapa penambahan penanganan COVID-19. Yang bertumpu pada OPD ini. "Itu yang kami ajukan berdasarkan perhitungan dalam rapat," ucap dia. BPBD PPU memang dijadikan leading sektor untuk berbagai kegiatan yang melibatkan tim gabungan dalam pelaksanaannya. Di antaranya ialah untuk operasi yustisi dan penegakkan kebijakan pemerintah terkait kegiatan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan (prokes). Lalu upaya preventif penekanan tersebarnya corona. Seperti penyemprotan disinfektan dan sosialisasi. Itu semua dilaksanakan bersamaan petugas TNI-Polri, Satpol-PP, relawan, petugas Dinas Perhubungan dan beberapa lagi. Kemudian ada penanganan untuk urusan isolasi mandiri terpusat di rusunawa penajam. Yang dilaksanakan bersama petugas Diskes PPU. "Untuk menyediakan fasilitas dan kebutuhan pasien yang dikarantina," kata Laila. Kemudian ada lagi untuk pemakaman sesuai protokol pandemi. Kegiatan ini dilakukan bersama TNI-Polri dan personel Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim). Selebihnya, anggaran itu ialah untuk pengadaan material BPBD sendiri. Lanjut Laila, anggaran yang diajukan memang lebih besar. Alasannya penderita COVID-19 ke depan tidak bisa diketahui secara pasti. Hanya sebatas prediksi saja. “Tapi setidaknya, dana yang kita butuhkan ada. Jadi kami sediakan saja anggarannya diperkirakan pada posisi tertinggi,” tegasnya. Tentu lebih baik lebih daripada kekurangan anggaran. Apalagi dalam hal penyelamatan kemanusiaan. Kendati begitu, dia berharap anggaran yang disediakan nantinya tidak terserap sepenuhnya. Hal itu menandakan kasus COVID-19 rendah.  (krv/rsy/yos)

Sumber: