Pemilik Lahan Menolak

TANJUNG SELOR, DISWAY – Interkoneksi jaringan listrik SUTT 150 Kv Bulungan-Berau ditarget comercial operation date (COD) pada Oktober 2021. Namun, masih ada delapan titik lahan yang belum bisa dibebaskan.

Seperti disampaikan Asisten Analis Pengadaan Tanah PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Kalbagtim, Dwi Yusuf Bahtiar, delapan titik itu, lima tapak tower berada di Berau. “Kelimanya ada di Kecamatan Sambaliung,” ujar Dwi Yusuf, Kamis (11/3). Sementara itu, di Kaltara ada 3. Yakni berada di Bulungan. Persoalannya pun sama, yakni penawaran harga yang diberikan ditolak oleh pemilik lahan. Namun, Dwi Yusuf menegaskan bahwa penghitungan kompensasi tersebut, bukan berasal dari pihaknya. Melainkan menggunakan jasa pihak independen, yakni Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Hitungan KJPP, lanjutnya, untuk satu petak tapak tower ukuran 20x20, dihargai hampir Rp 50 juta. “Masyarakat mintanya di atas itu,” imbuhnya. Namun, ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan DPRD Berau, agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena jika interkoneksi Bulungan-Berau sudah beroperasi, kata Dwi, maka pembangkit yang ada di Berau dan Bulungan mengalami surplus atau kelebiha daya. Jika nanti Berau atau Bulungan membutuhkan suplai daya lebih besar, lanjutnya, maka interkoneksi ini akan mempermudah proses evakuasi daya tersebut. “Jadi, mungkin gangguan pemadaman bisa berkurang, akibat adanya interkoneksi ini,” ujarnya. Sementara itu, Manajer PLN Unit Pelaksanan Pelayanan Pelanggan (UP3) Kaltara, Suparje Wardiyono mengatakan, jika interkoneksi tersebut telah rampung, dan bisa dioperasikan, maka listrik di wilayah Kaltara dan Berau akan semakin andal. Sehingga, bisa dilakukan optimasi operasi. “Pada poinnya itu, adalah bagaimana caranya bisa melaksanakan manuver saat terjadi gangguan,” katanya. Sedangkan anggota Komisi II DPRD Berau, Falentinus Keo Meo yang dikonfirasi, mengakui telah menjalin komunikasi dengan PLN UIP Kalbagtim. Untuk kelancaran pengerjaan jaringan interkoneksi Berau-Bulungan. Apalagi, progres pengerjaan jaringan interkoneksi itu sudah 80 persen. Dikatakan, akan membantu menyelesaikan persoalan pembebasan lahan. Terlebih, fungsi listrik ini adalah infrastruktur dasar yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. “Kami akan bantu, agar masyarakat Berau benar-benar bisa merdeka dari yang namanya pemadaman,” ujarnya. Berdasarkan hasil pertemuannya dengan PLN UIP Kalbagtim, jika interkoneksi jaringan listrik Berau-Kaltara rampung, maka ada 6 pembangkit yang bisa disinergikan. “Katanya begitu. Jadi 3 pembangkit yang di Berau, dan 3 pembangkit yang di Kaltara bisa saling back up,” ujarnya. *

Sumber: