Pembelajaran Tatap Muka, Kunci Kelas di Tangan Satgas

Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) bak gayung bersambut. Otoritas pendidikan di daerah mulai mempersiapkan diri membuka kembali sekolah. Kunci pembukaan sekolah ada di tangan Satgas.

nomorsatukaltim.com - DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur mematangkan rencana pembukaan pembelajaran tatap muka (PTM). Terkait rencana itu, Disdikbud berkoordinasi dengan seluruh daerah di Kaltim. "Kabupaten/kota tergantung kami. Kalau kami bilang siap, mereka juga siap," kata Kepala Disdikbud Kaltim, Anwar Sanusi, Selasa (9/3/2021). Selain dengan para pemangku kepentingan, Disdukbud telah menyampaikan kesiapan sekolah dalam setiap rapat koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19. “Bahwa pihak sekolah, guru, dan orang tua murid siap melaksanakan PTM,” ujarnya.  Meski begitu, sejauh ini, belum ada izin langsung dari Satgas. "Pembelajaran tatap muka, harus full atau separuh, kami oke. Yang penting ada izin dari pemerintah," jelasnya. Sampai kemarin, Disdikbud belum menerima arahan khusus otoritas penanganan wabah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menyatakan PTM akan mulai dibuka pada Juli 2021 mendatang. Namun supaya bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka, para pengajar dan peserta didik harus memenuhi berbagai persyaratan. Di antaranya harus sudah melakukan vaksinasi COVID-19, dilakukan dengan sistem rotasi, yaitu 50 persen siswa yang masuk dan sisanya belajar melalui daring. Selain itu, dalam melaksanakan belajar tatap muka juga harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, meskipun pengajar dan peserta didik sudah divaksinasi. Terkait berbagai prakondisi itu, Disdikbud Kaltim meyakini dalam waktu 4 bulan bisa dipenuhi. "Mudah-mudahan vaksinasi bisa selesai sebelum itu," ucap Anwar Sanusi.

PGRI DUKUNG

Rencana PTM mendapat dukungan dari para pemangku kepentingan. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Berau, misalnya.  Ketua PGRI Berau, Suprapto menyatakan organisasi ini memberikan dukungan penuh. “Meskipun keputusan terakhir akan dipertimbangkan sesuai kondisi sekolah,” ujarnya. Ia memertimbangkan tahapan vaksinasi guru dan tenaga kependidikan yang ditargetkan selesai Juni 2021. “Memang tahapan awal di Kabupaten Berau ini kan masih 200 orang saja, tapi setelahnya kami berharap bisa semuanya ter-cover. Lebih baik lagi, jika murid-murid juga mendapat perhatian,” katanya kepada Disway Berau-Kaltara, Selasa (9/3/2021). Wacana Kemendikbud pembukaan sekolah secara bertahap dimulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Menurut PGRI, dengan mempertimbangkan pandemi, sekolah tatap muka bisa dilakukan dengan mengurangi jam pembelajaran. “Juga mengedepankan mata pelajaran yang utama atau penggunaan kurikulum darurat.” Lebih lanjut Suprapto mengatakan, keputusan PTM ada di tangan orang tua murid. “Mereka menjadi penentu dimulainya sekolah tatap muka,” ucapnya.

ACTION SAMARINDA

Terkait rencana PTM, Pemerintah Kota Samarinda sudah melangkah lebih jauh. Pemerintah setempat telah menyiapkan 14 sekolah. Melalui program Sekolah Tangguh COVID-19, PTM akan digelar secara bertahap. Empat sekolah sudah melaksanakan PTM, pada Senin (8/3/2021). Di antaranya SD - SMP Islamic Center, di Jalan Slamet Riyadi, SMP Nabil Husein di Jalan Rapak Indah, Kecamatan Sungai Kunjang dan SMPN 42 Jalan Inpers Tembok Tengah, Kecamatan Samarinda Utara. Sedangkan 10 sekolah lainnya akan dibuka “dalam waktu dekat” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Asli Nuryadin. Program sekolah tangguh dilakukan untuk mengantisipasi learning loss atau kehilangan kemampuan belajar siswa. Metode pembelajaran tatap muka ini dalam praktiknya akan mengalami modifikasi. Yakni teori pengajaran yang disesuaikan dengan protokol kesehatan era pandemi. Jadwal belajar siswa akan dibagi menjadi dua sif. Dengan durasi belajar dipersingkat menjadi dua jam. Sif pertama, jelas Nuryadin, yaitu separuh dari jumlah murid dalam satu kelas, masuk pukul 07.30-09.30. Dilanjut sif kedua masuk pukul 09.30-11.30. Menurut teorinya, tidak ada jam istirahat bagi siswa. Itu bertujuan untuk mengurangi potensi siswa tertular atau saling menularkan COVID-19. Sedangkan vaksinasi terhadap guru yang dilakukan pada 4-8 Maret 2021, menargetkan 333 tenaga pendidik. 72 guru dari 14 Sekolah Tangguh percontohan mendapat prioritas.

DUKUNGAN DEWAN

Terkait dengan rencana PTM di Kaltim, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Rusman Yaqub, menilai sudah sangat tepat. "Tetapi bagaimana persyaratan pembukaan harus disosialisasikan secara masif. Supaya masyarakat siap dengan protokol kesehatan," ujarnya. Politisi PPP ini menilai kegiatan belajar secara daring yang telah berlangsung selama setahun ini kurang efektif. Terutama sekolah di daerah pinggiran, yang mengalami kendala jaringan, serta sarana dan prasarana.

BERHARAP VAKSIN

Kepala SMP Negeri 1 Balikpapan Arintoko meminta pemerintah menyelesaikan vaksinasi kepada tenaga pendidik sebelum memutuskan PTM. "Pada dasarnya kami menunggu instruksi pemerintah kota, bagaimana kebijakannya dalam menanggapi pernyataan Mendiknas," ujarnya, Selasa (8/3/2021) petang. "Tinggal satu hal yang penting, yaitu semua guru dan tenaga kependidikan lainnya (wajib) semua telah divaksin. Kecuali yang tidak diizinkan karena alasan kesehatan. Syukur bila semua siswa juga divaksin," katanya. Menurutnya, metode PTM bisa berjalan seiring dengan proses vaksinasi para guru. Sehingga tenaga pendidik akan merasa lebih aman saat berinteraksi dengan anak didiknya. Ia menyebut proses vaksinasi untuk para guru belum mengakomodasi secara keseluruhan. Bahkan sampai saat ini belum ada guru atau tenaga pendidik di SMP Negeri 1 yang menerima vaksin. Jumlah guru di sekolah itu 58 orang dan tenaga kependidikan lainnya berjumlah 17 orang. Sehingga ia masih menunggu tahapan vaksinasi sesuai arahan Satgas Penanganan COVID-19 Balikpapan. Arintoko berharap vaksinasi untuk para guru bisa dituntaskan sebelum Juli 2021. "Jadi lebih aman dan tidak waswas. Realitasnya, kami tunggu kebijakan yang lebih kongkrit dari pemerintah," katanya. Arintoko menyebut sudah berkoordinasi dengan komite sekolah terkait rencana PTM. Pada dasarnya semua peserta didik sudah merindukan suasana belajar di kelas. Meskipun ia menyadari bahwa pandemi telah mengubah pola pembelajaran atau tidak bisa 100 persen seperti sedia kala. Sebab semua orang tetap wajib mendahulukan kesehatan. Maka protokol kesehatan (prokes) tetap berjalan selama proses pembelajaran PTM. "Tentu (PTM) bisa kami terapkan. Secara fisik dan sekenario sudah kami uji cobakan saat simulasi dulu," imbuhnya. Menanggapi rencana PTM ini, Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kaltim, Swandari Paramita menyarankan PTM dilakukan setelah semua tenaga pengajar menerima vaksinasi. Hal ini untuk mengantisipasi risiko infeksi COVID-19 yang lebih rentan di lingkungan sekolah. "Guru-guru belum semua divaksin. Baiknya, menunggu lengkap dulu sampai 100 persen. Seperti nakes," ungkapnya. Sementara vaksin yang ada juga baru tersedia untuk usia di atas 18 tahun. Artinya, vaksin belum bisa diberikan untuk siswa usia sekolah. Sehingga ia menyarankan, hal ini menjadi perhatian khusus para guru dan orang tua. Peserta didik yang memiliki kondisi kesehatan yang rentan. Sebaiknya tetap melaksanakan pembelajaran secara daring. "Karena vaksin belum bisa untuk anak-anak. Jadi yang dilindungi gurunya dulu. Anak-anak yang memang sehat dan  tidak punya komorbid mungkin bisa PTM. Tapi, anak yang mungkin rentan terinfeksi, harusnya boleh memilih tetap online," tutupnya. Sampai malam tadi, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Timur, Padilah Mante Runa belum merespons konfirmasi yang dilayangkan Disway Kaltim. (krv/app/aaa/das/ryn/yos)

Sumber: