Pemprov Kaltara Terima Penghargaan Menkopolhukam

-hms- Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie (keempat dari kanan) berfoto bersama Sesmenkopolhukam Letjen TNI Tri Soewandono (kelima dari kanan) usai menerima penghargaan capaian IDI 2018, Kamis (26/9). JAKARTA, DISWAY - Kehidupan berpolitik dan berdemokrasi di Kaltara dinilai kondusif dalam lingkungan yang heterogen. Sehingga, Kamis (26/9), Kemenkopolhukam memberikan penghargaan untuk provinsi paling bungsu ini. Penghargaan diterima Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, di Ballroom Lantai 4 Hotel Sari Pasifik Jakarta. Penghargaan tersebut atas capaian Pemprov Kaltara sebagai provinsi capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 kategori baik. Piagam diserahkan Sekretaris Menteri Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Sesmenkopolhukam) Tri Soewandono mewakili Menkopolhukam Wiranto. Atas raihan itu, Gubernur mengaku bersyukur dan mengapreasiasi kinerja setiap elemen yang mendukung hingga terciptanya kehidupan berpolitik dan berdemokrasi di Kaltara. “Hasil ini, kembali membuktikan bahwa Kaltara masih memiliki iklim demokrasi yang kondusif. IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Jadi, capaian ini sangat menggembirakan,” kata Irianto. Adapun 3 aspek yang diukur tersebut, yakni aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Pada aspek kebebasan sipil untuk penilaian IDI 2018, Kaltara memperoleh poin 97,36. Selanjutnya pada aspek hak-hak politik, memperoleh 75,80 poin; dan aspek lembaga demokrasi, mencapai poin 68,95. “Kalau melihat laporan BPS, dibandingkan dengan IDI Kaltara 2017, pada 2018 mengalami peningkatan meski tidak signifikan. Yaitu hanya naik 0,01 dari sebelumnya IDI 2017 sebesar 81,06 (dalam skala 0 sampai 100). Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2016 yang sebesar 76,98. Capaian kinerja demokrasi tersebut juga menempatkan Kaltara pada kategori baik selama dua tahun berturut-turut,” jelas Gubernur. Sekadar informasi, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. “Dengan kata lain, tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah,” tutur Gubernur. Adapun klasifikasi tingkat demokrasi sendiri, dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik (indeks lebih dari 80), sedang (indeks antara 60 – 80), dan buruk (indeks kurang dari 60). Secara nasional, selama periode 2017 hingga 2018, jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori baik meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi. Terdapat 1 provinsi yang masuk kategori buruk, sementara 28 provinsi lainnya berada pada kategori sedang. (hms)

Sumber: