Tak Mungkin Menunda

TANJUNG SELOR, DISWAY - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan masih bersikeras menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades). Itu terlihat ketika rapat antara Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan di Kantor Gubernur, Rabu (11/11).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bulungan, M. Satar, menegaskan, pilkades tetap dilaksanakan. Dan, pihanya akan menyampaikan kepada desa-desa yang melaksanakan pemilihan pemimpin. Ia juga kembali menegaskan tak akan muncul konflik kepentingan. Dengan tetap dilaksanakannya pilkades di 56 desa. Menurutnya, jika pilkades tidak dilaksanakan, justru akan menimbulkan konflik. Sebab, dikhawatirkan calon kepala desa akan bereaksi. Ketika pilkades ditunda. "Terlebih lagi yang melakukan protes penundaan bukan hanya calon kades, atau kades yang sudah habis masa jabatannya. Melainkan pendukung juga akan melakukan protes," ujarnya. Selain berbekal surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), alasan lain pihaknya tetap melaksanakan pilkades, karena banyak peserta dan penyelenggara pilkades yang meminta tahapan tetap berlanjut. Apalagi, saat ini para calon kepala desa sudah banyak yang mencetak atribut kampanye. “Kami juga punya tanggung jawab kepada mereka. Kalau ditunda lagi, masa kerja Pjs kepala desa terlalu lama. Bisa habis pegawai di kecamatan. Ini pasti akan menghambat pelayanan juga,” tuturnya. Di sisi lain, jika pandemik COVID-19 menjadi alas an, karena wilayah Bulungan berstatus zona oranye. Menurut Sattar, di Bulungan hanya dua kecamatan penyumbang kasus terkonfirmasi terbanyak. Yakni Tanjung Selor dan Tanjung Palas. Karena itu, dirinya pun mempertanyakan pilkades yang akan berlangsung di kecamatan lain. “Jadi, tidak bisa dipukul rata semua dioranyekan, padahal hanya 2 kecamatan,” ujarnya. Sementara itu, komisioner KPU Bulungan Divisi, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, Oche William Keintjem mengatakan, sampai saat ini, ada sekitar 15 sampai 20 penyelenggara yang mengundurkan diri. Hal itu dikarenakan adanya pilkades yang tetap berjalan, dan mereka menjadi penyelenggara pilkades. "Itu kita anggap sebagai gangguan pada pilkada ini. Harapan kita, pilkades ini bisa ditunda," ujarnya. Lanjut dia, saat ini KPU Bulungan harus mencari pengganti dari KPPS yang mengundurkan diri. Dan, itu tentu memakan waktu yang tidak sebentar. Sementara, pemungutan suara untuk pilkada sudah semakin dekat. "Kita lakukan pelantikan lagi. Bimtek lagi. Ini kan sangat memakan biaya dan waktu kita," kata dia. Sampai saat ini, yang dilakukan KPU Bulungan, yakni mempersiapkan perekrutan kembali. Untuk perekrutan hingga bimtek bagi KPPS, dengan waktu yang ada ini hampir tidak bisa dilakukan. "Kami masih akan mengantisipasi yang tidak diinginkan. Dan, tetap membuka perekrutan," ujarnya. Sedangkan Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi, mengatakan Pemprov Kaltara memfasilitasi rapat terkait masalah pilkades di Bulungan. Dengan nengundang berbagai pihak terkait. Termasuk KPU dan Bawaslu Kaltara dan Bulungan. Pemprov Kaltara, kata Teguh mengharapkan keputusan yang terbaik. Terbaik bagi Kaltara dan juga Bulungan. Dengan mencermati dan mempertimbangkan berbagai hal. "Kita fasilitasi dan bahas, bagaimana harapan Pemkab Bulungan dan masukan-masukan dari KPU dan Bawaslu Provinsi, maupun kabupaten, serta pihak terkait lainnya," ujarnya. Pada pertemuan Rabu (11/11) siang, belum menemukan titik temu. Namun, semua sepakat untuk melakukan pembahasan ulang, serta mencermati berbagai permasalahan yang mungkin timbul akibat dampak pilkades bila dilaksanakan. Nantinya, Pemkab Bulungan melalui DPMD, Bankesbangpol dan Dinas Kesehatan bersama KPU dan Bawaslu, akan melakukan pertemuan kembali. Dengan difasilitasi Pemprov Kaltara melalui Biro Pemerintahan, DPMD Kaltara, Bankesbangpol dan Dinkes Kaltara. "Mudah-mudahan ada titik temu dan keputusan yang terbaik. Kita berharap minggu ini, atau awal minggu depan bisa terselesaikan," ujar Teguh. *

Sumber: