Menunggu Keberpihakan Anggaran

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Pengamat Ekonomi Hairul Anwar berharap pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja secara tepat. Sehingga bisa menjadi penggerak konsumsi masyarakat. Apalagi, penopang utama roda ekonomi Benua Etam, pertambangan dan migas terpukul pandemi.

"Untuk menjamin konsumsi masyarakat tetap (menggeliat). Kalau bisa (belanja pemerintah) sedikit lebih baik. Supaya investasi swasta berjalan. Perputaran itu yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi bisa membaik," katanya, Minggu (11/10/2020). Hairul menjelaskan belanja pemerintah menjadi perangsang utama pertumbuhan ekonomi saat ini. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yaitu konsumsi masyarakat, investasi swasta, pengeluaran (belanja) pemerintah dan non ekspor. Saat ini, sektor non-ekspor susah dikendalikan. Sebab di antaranya, bergantung pada harga dan permintaan yang mengikuti global. Sementara investasi swasta tergantung dengan konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Hari ini, kata Hairul, konsumsi masyarakat menurun. Sehingga investasi swasta ikut bermasalah. "Satu-satunya yang kita harapkan adalah anggaran pemerintah. Untuk mendorong konsumsi masyarakat naik. Sehingga investasi swasta juga bergerak," urainya, menekankan peran APBD di 2021. Disinggung soal turunnya proyeksi pendapatan APBD di 2021, yang diperparah dengan turunnya dana perimbangan ---untuk item DBH (Dana Bagi Hasil), dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman itu, menilai wajar. Apalagi di situasi pandemi COVID-19. Apalagi Kaltim yang masih bergantung pada komoditas sumber daya alam yang harga dan permintaannya diatur global. "Kaltim ini kebanyakan industri ekstraktif dan non-ekstraktif. Hasilnya, pasar global megap-megap, ya kita (Kaltim) megap-megap juga. Karena kita tidak bisa mengontrol harga dan permintaan pasar global," ungkapnya. Untuk dana perimbangan, item DBH yang juga turun. Itu juga wajar. Sebagai dampak pukulan sektor pertambangan dan migas. Pemprov, bisa berharap pada Dana Kurang Salur dari pemerintah pusat. Itu bisa jadi salah satu solusi atas berkurangnya transfer DBH. "Jadi bisa dihitung dana kurang salurnya berapa. Di tahun 2020 ini. Karena dana (perimbangan) tidak mungkin disalurkan seluruhnya tahun 2020. Harus tutup buku dulu. Dan biasanya, Maret itu baru bisa diketahui (besaran Dana Kurang Salurnya)," ungkapnya. Yang paling penting di tahun 2021. Adalah soal keberpihakan belanja APBD. Bagi Hairul, arah belanja, seyogianya mengarah pada upaya mempertahankan dan me-recovery perekonomian. Seperti jaminan kesejahteraan sosial, jaring pengamanan sosial misalnya. Guna meningkatkan konsumsi masyarakat. Sebab, pelaksanaan proyek-proyek besar, dinilai tak memungkinkan dilaksanakan. "Kita harus melihat, sejauh mana keberpihakan terhadap pengembangan dan penguatan aktivitas ekonomi lokal. Pembangunan (proyek) besar otomatis stagnan," katanya. (sah/yos)

Sumber: