Petani Mau Dukung Asal Untung

Terakhir ialah ongkos panen. Menggunakan alat mesin pertanian (alsintan). Ongkosnya berkisar Rp 20 ribu - 25 ribu per karungnya. Ukuran 50 kg. Per hektare bisa mencapai 60 sampai 100 karung.

Ongkos tambahan masih diperlukan untuk angkat gabah dari sawah ke rumah atau penggilingan. Rata-rata biaya Rp 10 ribu per karung. Lalu jemur. Biayanya Rp 8 ribu per karungnya. Usai tahap penjemuran GKP menjadi GKG akan susut sekira 10 persen.

Untuk upah giling, berlaku 10 banding 1 karung. Jadi, dari 10 karung yang digiling ongkosnya 1 karung.

Jika dikonversi menjadi rupiah, yang dibayarkan bergantung beras yang dihasilkan. Jika harga jual Rp 8.300 per kg, dikali total yang digiling dikali 10 persen. Semisal 1 ton beras yang dihasilkan, maka yang dibayarkan ialah harga 10 kg beras.

"Makanya kualitas beras yang menentukan biaya yang dikeluarkan untuk penggilingan. Itu yang biasa berlaku di sini," bebernya.

Per karung GKG yang digiling, akan mengalami penyusutan sekira 20-30 persen saat menjadi beras. Terpengaruh jumlah kadar kotoran dan gabah kosong. Jadi, dari sekarung GKP susut setelah dijemur dan menjadi GKG sekira 10 persen. GKG yang digiling susut sampai 30 persen saat menjadi beras.

SETUJU BRAND LOKAL

Sutardi mengatakan, setuju saja rencana RMU pemerintah. Tapi dengan catatan setiap permasalahan petani bisa teratasi. “Kami ini seolah teriak, tapi suaranya tidak kedengaran," ujarnya.

Senada, Rahmad menuturkan jika niatan untuk menyejahterakan petani itu benar dipenuhi, tidak ada alasan untuk tidak mendukung. "Kalau benar sampai ada brand lokal dari PPU. Kualitasnya bisa bersaing. Jelas kami setuju," ucapnya.

Kendati begitu, rencana ini mendapat penolakan dari beberapa elemen masyarakat. Yakni persatuan penggilingan padi (Perpadi) PPU. Alasan organisasi gabungan dari 58 pengusaha penggilingan lokal yang ada di Babulu ini karena tak ingin bersaing dengan perusahaan milik pemerintah.

"Kami tidak ingin bersaing dengan pemerintah," ujar anggota Perpadi PPU, Hamim Tohari. "Harusnya kami yang mendapatkan dukungan pemerintah," tambah Buchari, sekretaris Perpadi PPU.

Adapun Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM) telah menanggapi hal ini. Ia mengatakan bahwa pengusulan RMU itu berasal dari aspirasi masyarakat. Raperda ini salah satu upaya dalam melakukan kontrol harga. (rsy/eny/dah)

Sumber: