BPS Ungkap Penyebab Ekonomi Kutim Melambat di 2025, Tambang Minus 0,99 Persen

BPS mencatat sektor industri pengolahan menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan tertinggi sepanjang 2025.

Sektor ini tercatat tumbuh hingga sekitar 19 persen, didorong oleh meningkatnya aktivitas pengolahan komoditas serta berkembangnya industri berbasis sumber daya alam di Kutim.

BACA JUGA: Likuiditas Rp2.506 Triliun Belum Mengalir ke Sektor Riil, Bank Indonesia Optimis Ekonomi 2026 Tumbuh Pesat

BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Melambat, BI Dorong Diversifikasi di Luar Tambang

Selain industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum juga menunjukkan tren positif.

Pertumbuhan sektor ini sejalan dengan semakin maraknya usaha kuliner dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau kita lihat sektor non-pertambangan, justru pertumbuhannya cukup kuat. Bahkan jika dipisahkan, sektor non-pertambangan bisa tumbuh sekitar 11 persen,” kata Widiyantono.

Ia menilai perkembangan sektor non-tambang tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya diversifikasi ekonomi di Kutai Timur yang selama ini sangat bergantung pada sektor pertambangan.

BACA JUGA: Warga Kutai Timur Keluhkan Jalan Rantau Pulung–Batu Ampar, Kendaraan Sering Terjebak Lumpur

BACA JUGA: Mahyunadi Minta Perusahaan Tambang Serius Jalankan PPM: Jangan Hanya di Atas Kertas

Menurutnya, pertumbuhan pada sektor jasa, perdagangan, hingga usaha kuliner menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang meskipun sektor tambang sedang melambat.

Meski demikian, BPS belum dapat memastikan sejauh mana perlambatan ekonomi ini berdampak terhadap kondisi sosial masyarakat, seperti tingkat pengangguran maupun angka kemiskinan.

Widiyantono menjelaskan bahwa untuk mengetahui dampak tersebut diperlukan data hasil survei resmi yang dilakukan secara berkala oleh BPS.

“Kita memang bisa melihat fenomena di lapangan, tetapi secara statistik harus menunggu hasil survei resmi. Nanti dari data itu baru bisa dilihat apakah ada pengaruh terhadap pengangguran atau kemiskinan,” terangnya.

BACA JUGA: Ada Lebih dari 400 IUP di Kaltim, Pemprov Perketat Pengawasan Tambang

Sumber: