Beredar Foto dr Aulia Rahman dan Rendi Solihin, Sinyal Pasangan di PSU Pilkada Kukar?

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kutai Kartanegara (Kukar), dr Aulia Rahman Basri, diisukan kuat menjadi sosok pengganti Edi Damansyah dalam mendampingi Rendi Solihin di pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kukar.

Setelah sebelumnya santer nama-nama yang diisukan menjadi pengganti Edi Damansyah, seperti Maslinawati dan Sekda Kukar, Sunggono kali ini beredar foto dr Aulia Rahman bersama Rendi Solihin menghebohkan warga Kukar.

Dilansir dari postingan Info Kukar, istri Edi Damansyah, yang akrab disapa Emek, dikabarkan telah memberikan restu kepada dr. Aulia Rahman Basri untuk maju sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara berpasangan dengan Rendi Solihin.

Kabar ini diperkuat oleh informasi dari Relawan AES, yang menyebutkan, bahwa kedua tokoh muda ini telah melakukan pertemuan tertutup dengan keluarga besar Edi Damansyah beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: Maslinawati Unggul dalam Survei, Berpeluang Dampingi Rendi Solihin di PSU Pilkada Kukar

BACA JUGA: Elektabilitas Sunggono Tinggi, Siap Dampingi Rendi Solihin di PSU Pilkada Kukar?

Dokter Aulia Rahman Basri dikenal sebagai loyalis Edi Damansyah dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik di PDIP Kukar.

Selain memiliki pengalaman panjang di bidang politik, ia juga pernah menjadi birokrat sebelum beralih ke dunia usaha di sektor perumahan dan pertambangan.

Menurut pengamat politik Universitas Mulawarman, Dr. Saiful Bachtiar, keputusan DPC PDIP Kukar terkait pencalonan dr. Aulia kemungkinan masih menunggu rekomendasi dari DPP PDIP.

"Kalau saya perkirakan, DPC PDIP Kukar masih menunggu persetujuan dari DPP. Kewenangan mengganti calon bupati ada di tangan partai pengusung, dalam hal ini PDIP yang dominan," jelas Saiful kepada Nomorsatukaltim, Sabtu (8/3/2025).

BACA JUGA: Hadapi Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Kukar, Koalisi Tetap Solid Dukung Rendi Solihin

BACA JUGA: Kembali ke Tenggarong Usai Putusan MK, Edi Damansyah: Fokus Kerja

Ia juga menegaskan, bahwa prioritas utama dalam pencalonan tetap diberikan kepada kader PDIP.

"Unsur utama calon tetap berasal dari kader partai. Jika tidak ada yang memenuhi kriteria, baru dipertimbangkan figur dari luar, seperti ASN aktif atau mantan birokrat," tambahnya.

Dalam diskusi mengenai komposisi pasangan calon, Saiful menyoroti dinamika internal PDIP yang masih perlu dikonsolidasikan, termasuk kemungkinan perubahan posisi Rendi Solihin.

"Kalau tafsir saya, Rendi bisa saja maju sebagai calon bupati (01), sementara Pak Edi bisa tetap di posisi wakil (02). Namun, jika itu dilakukan, ada potensi sengketa di Mahkamah Konstitusi lagi," katanya.

BACA JUGA: Bikin Heboh Terbitkan Surat Pendaftaran Pengusulan Calon Pengganti di PSU, KPU Kukar Cepat-Cepat Klarifikasi

BACA JUGA: Edi Damansyah Didiskualifikasi, MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Kukar

Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpotensi menimbulkan tafsir beragam terkait status pasangan calon.

"Dalam putusan MK No. 195 Tahun 2025, ada frasa yang menyebut bahwa pasangan calon tidak boleh diganti. Ini bisa ditafsirkan luas, apakah hanya berlaku untuk calon wakil atau juga untuk calon bupati," ujar Saiful.

Aulia Rahman Basri disebut memiliki kedekatan erat dengan Edi Damansyah, baik dalam kegiatan politik maupun sosialisasi di masyarakat.

"Ia selalu terlihat bersama Pak Edi dalam berbagai kampanye dan program kerja. Ini menjadi nilai tambah bagi dirinya sebagai calon bupati," ujar Saiful.

BACA JUGA: Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kukar 2024 Rencana Digelar 25 April 2025, KPU Tunggu Juknis

Menurutnya, pemimpin muda seperti dr. Aulia dapat memberikan energi baru bagi Kukar.

"Kukar membutuhkan figur muda yang bisa menerjemahkan dan melanjutkan program-program yang telah berjalan selama ini," tambahnya.

Namun, Saiful juga menyoroti satu aspek yang perlu diperhatikan jika Aulia terpilih nanti. "Kalau terpilih, ia sebaiknya mundur dari jabatannya di Kadin. Tidak ada larangan hukum memang, tapi secara etika, jabatan bupati sebaiknya tidak dirangkap dengan Ketua Kadin," pungkasnya.

Sumber: