Pendidikan Kutai Barat Peringkat 9 se-Kaltim, DPRD Minta Evaluasi Serius

BACA JUGA: Bupati Edwin Tegaskan Komitmen Pemkab Kutai Barat Tingkatkan Pendidikan dan Layanan Kesehatan

Menanggapi hal itu, Adrianus menjelaskan bahwa sertifikasi guru merupakan kewenangan pemerintah pusat. Penetapan peserta sertifikasi dilakukan berdasarkan penilaian nasional, mulai dari masa kerja hingga kesesuaian kualifikasi pendidikan.

“Kalau terkait sertifikasi itu kebijakan nasional. Guru yang memenuhi kualifikasi akan diundang mengikuti program sertifikasi. Itu bukan kewenangan daerah karena penilaian sepenuhnya di pusat,” katanya.

Meski demikian, ia menilai pemerintah daerah tetap memiliki peran dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas guru agar semakin banyak yang memenuhi syarat sertifikasi. Upaya tersebut, kata dia, perlu dilakukan secara konsisten setiap tahun.

“Pemerintah daerah juga harus memperbaiki hal-hal yang menjadi tanggung jawab daerah. Sertifikasi ini setiap tahun bertambah, tetapi kita berharap ke depan pelaksanaannya maksimal sehingga jumlah guru bersertifikasi meningkat,” ujarnya.

BACA JUGA: SMPN 1 Muara Jawaq Siap Jadi Sentra Pendidikan, Pemkab Kubar Tambah Sarana Pendukung

Sebagai lembaga pengawas, DPRD Kutai Barat menyatakan akan terus memantau kebijakan pendidikan daerah. Adrianus menyebut DPRD berencana melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kebijakan dan mencari solusi atas persoalan yang ada.

“DPR sangat perlu melakukan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Dinas Pendidikan. Kami perlu memanggil Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kebijakan yang dibuat dan mengetahui apa penyebab pendidikan kita berada di peringkat dua dari bawah,” tegas Adrianus.

Ia menambahkan, DPRD akan mengawal setiap kebijakan pendidikan agar mampu mendorong perbaikan kualitas pendidikan di Kutai Barat secara berkelanjutan.

Sumber: