SMSI Kaltim Dukung Pergub Kaltim tentang Kerja Sama Media

BACA JUGA : DLH Kutim Tanam 200 Pohon di TPA, Dukung Green Belt dan Peringati Hari Linkungan Hidup

“Kalau ingin kerja sama dengan pemerintah, ya harus taat standar. Ini sudah lama menjadi patokan dalam dunia pers,” tegasnya lagi.

Menurut SMSI, Pergub ini menjaga ekosistem bisnis media agar tidak disusupi oleh pihak-pihak yang mengaku media tapi tak punya struktur dan kredibilitas.

“Pemerintah akan lebih aman bermitra dengan media dan profesional. Ini menguntungkan kedua pihak, dan membuat persaingan media lebih sehat,” lanjut Wiwid.

SMSI Kaltim juga terus membina dan meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota.

SMSI juga terus mendorong anggota melakukan verifikasi di Dewan Pers. Saat ini sudah 16 anggota yang terverifikasi faktual Dewan Pers. 

"Beberapa anggota juga sedang dalam proses verifikasi ini," kata Wiwid.

BACA JUGA : Bertahan di Tengah Genangan, Supriadi: Kalau Air Datang Lagi, Siapa Bisa Tahan?

Dia juga meluruskan bahwa Pergub tidak mengatur isi pemberitaan, yang diatur hanyalah prosedur kerja sama secara bisnis antar dua lembaga yang berbadan hukum.

Menanggapi munculnya penolakan, Wiwid menyentil bukan dari anggota SMSI Kaltim.

Wiwid juga mengingatkan, jika ada media yang menolak Pergub ini, perlu dipertanyakan legalitas dan komitmennya terhadap standar jurnalistik.

Wiwid mengaku merangkul media yang baru berdiri menjadi anggota SMSI. Hal ini dilakukan agar media tersebut bisa mendapatkan pembinaan menuju media yang berkualitas dan profesional.

"Keanggotaan SMSI bersifat sukarela. Kami tidak memaksa media bergabung dengan SMSI," ujar Wiwid.

Wiwid menegaskan, SMSI Kaltim menolak adanya usulan revisi atas regulasi ini. Semua sudah final dan siap dijalankan.

Ia juga memastikan seluruh isi Pergub adalah hasil musyawarah bersama antara pemerintah dan asosiasi media. Jika di masa depan perlu evaluasi, tentu akan dilakukan bersama.

Sumber: