Kadin Bontang: Sertifikasi K3 BNSP dan Kemnaker Setara, Jangan Dibeda-bedakan

Meski jumlahnya sedikit, keberadaan tenaga K3 sebenarnya bersifat wajib. Terutama dalam proyek-proyek pemerintah. Di sinilah peluang itu sebenarnya terbuka. Frans menilai, proyek pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bisa menjadi solusi untuk menyerap tenaga kerja K3, sekaligus profesi lain.

“APBD itu penggerak utama ekonomi daerah. Setiap tahun ada ratusan miliar rupiah untuk infrastruktur jalan, drainase, gedung, dan lainnya. Semua itu butuh tenaga kerja, termasuk K3,” ujarnya.

BACA JUGA: Revitalisasi Waduk Kanaan Dianggarkan Rp267 Miliar, Kendalikan Banjir Sekaligus Destinasi Wisata

BACA JUGA: Tarif PDAM di Bontang Naik Per April 2026, Segini Besarannya

Ia mencontohkan, dengan anggaran ratusan miliar rupiah, proyek yang dijalankan pemerintah bisa mencapai ratusan paket pekerjaan dalam setahun. Setiap proyek tersebut secara aturan wajib melibatkan tenaga K3.

Namun, Frans melihat masih ada persoalan lain. Yakni kurangnya koordinasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan dunia usaha. Ia menyarankan agar dibuat kerja sama resmi atau nota kesepahaman agar tenaga kerja bersertifikat dapat tersalurkan secara optimal.

“Jangan hanya fokus mencetak sertifikat. Harus ada terobosan agar mereka ini benar-benar terserap di lapangan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kesesuaian kompetensi. Dalam proyek konstruksi, misalnya, yang lebih dibutuhkan adalah tenaga K3 konstruksi, bukan sekadar K3 umum.

BACA JUGA: Wisata Libur Lebaran di Bontang Melonjak tapi Sampah Menggunung

BACA JUGA: Posko Pengaduan THR Kota Bontang Berakhir, Hanya Satu Laporan Masuk

Di sisi lain, Frans mengingatkan, persoalan ketenagakerjaan tidak bisa dipandang sebelah mata. Tingginya angka pengangguran, kata dia, berpotensi memicu masalah sosial yang lebih luas.

“Pengangguran itu berkorelasi dengan kemiskinan dan kriminalitas. Kalau tidak segera dicarikan solusi, dampaknya bisa ke mana-mana,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong semua pihak—mulai dari pemerintah, Kadin, DPR, hingga organisasi profesi—untuk duduk bersama dan merumuskan langkah konkret.

“Ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus kolaborasi. Tenaga kerja kita banyak, proyek juga ada. Tinggal bagaimana kita menghubungkan keduanya,” tegasnya.

Sumber: