APBD Berau Terpangkas Separuh, DPRD Ingatkan Bupati: CSR Bukan Dimohon tapi Kewajiban Perusahaan

BERAU, NOMORSATUKALTIM – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau dari sekitar Rp6 triliun menjadi Rp3,4 triliun menuai sorotan DPRD Berau.

Di tengah menyusutnya kapasitas fiskal daerah, pemerintah dinilai belum maksimal mengoptimalkan kewajiban perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Ahmad Rivai secara terbuka mengingatkan Bupati Berau agar tidak bersikap seolah-olah memohon realisasi CSR kepada perusahaan.

Menurutnya, CSR merupakan kewajiban yang melekat pada setiap perusahaan sebagai bagian dari investasi yang mereka jalankan.

BACA JUGA: Penyelesaian Tapal Batas dan Optimalisasi CSR Perusahaan di Berau Dukung Kampung Lebih Maju

BACA JUGA: Anggaran Terbatas, Program Bus Sekolah Ditunda, Dishub Berau Sasar CSR

“Jangan seakan-akan memohon CSR kepada perusahaan. Itu kewajiban yang harus dipenuhi setiap perusahaan,” tegas Rivai, Rabu 11 Februari 2026.

Ia menilai, lemahnya pengawalan dan pengelolaan CSR selama ini membuat potensi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah belum tergarap maksimal.

Padahal, dalam ketentuan investasi, terdapat porsi yang memang dialokasikan untuk program CSR.

“Nah sekarang pengawalannya saja kita belum maksimal. Padahal di aturan, investasi itu memang ada bagian untuk CSR,” ujarnya.

BACA JUGA: CSR Tidak Transparan ke Pemda, Bupati Berau Merasa "Dicueki" Perusahaan

BACA JUGA: Raih Prestasi Nasional, PT Berau Coal Borong 4 Penghargaan CSR & PDB Award 2025

Rivai menyebut, penurunan APBD hingga hampir separuh harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk mencari terobosan dalam menopang pembangunan.

Salah satu langkah yang dinilai realistis adalah memastikan kewajiban CSR dijalankan secara terukur, transparan, dan terkoordinasi.

Sumber: