Kekurangan Guru Agama Non-Muslim di Pesisir Jadi Perhatian DPRD Berau

“Yang mengajar seringkali bukan lulusan pendidikan agama, teologi, atau filsafat. Hanya guru yang kebetulan ada. Itu jelas tidak ideal dan menjadi kendala serius,” katanya.

Ia menegaskan, pembinaan keimanan dan moral peserta didik tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada keluarga. Sekolah, melalui peran guru agama yang kompeten, memiliki tanggung jawab strategis dalam membentuk karakter siswa.

BACA JUGA: Ikuti Balikpapan, Bontang Tangani Krisis Guru dengan Metode PJLP

BACA JUGA: Dewan Pendidikan Kaltim Sayangkan Skema PJLP Jadi Solusi Krisis Guru di Bontang

“Kalau kita ingin anak-anak punya pegangan moral dan takut kepada Tuhan, maka peran guru agama di sekolah sangat menentukan,” ujarnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi I DPRD Berau berencana kembali mengusulkan pemenuhan kebutuhan guru agama non-muslim dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada tahun ini. 

“Nanti akan kami sampaikan di Musrenbang, supaya masyarakat juga tahu bahwa DPRD terus memperjuangkan ini, meskipun ada aturan yang harus dipertimbangkan pemerintah daerah,” kata Frans.

Ia berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan langkah kebijakan agar kebutuhan guru agama non-muslim di sekolah-sekolah dapat terpenuhi. 

BACA JUGA: Dewan Bicara Pengembangan Wisata Berau: Dokumen Bagus, tapi Kemauan Politiknya Kurang

BACA JUGA: Penduduk Berau Tembus 308 Ribu Jiwa, Disumbang Migrasi Pekerja

Menurutnya, penguatan pendidikan agama menjadi kunci dalam membentengi generasi muda dari krisis moral.

“Harapannya bisa dipenuhi karena guru agama itu penting di sekolah. Kalau pendidikan agamanya kurang, anak-anak bisa kehilangan pegangan, dan ini yang sering jadi masalah,” pungkasnya.

Sumber: