Percepatan Program MBG di Berau Terkendala Kendali Pusat, Baru 10 dari 61 Dapur SPPG Beroperasi

BACA JUGA: Dinas Pangan Sebut Menu MBG di Berau Abaikan Potensi Komoditas Lokal

Ia menyebut, sebelumnya ada mitra nonlokal yang mengambil alih 18 titik SPPG, tetapi dalam kurun waktu hampir satu bulan tidak menunjukkan aktivitas pembangunan.

“Mereka hanya mengambil surat penunjukan, tapi tidak berjalan. Ini yang sangat kami sesalkan karena berdampak langsung pada keterlambatan layanan MBG,” tegasnya.

Selain persoalan mitra, Pemkab Berau juga mendorong penyederhanaan pola koordinasi teknis agar tidak selalu bergantung ke pemerintah pusat.

Menurutnya, urusan teknis seharusnya dapat diselesaikan di tingkat koordinasi wilayah Berau.

BACA JUGA: Infrastruktur Pariwisata Berau Disorot BPK Kaltim, Bupati Akui Masih Dibenahi

“Kami sampaikan ke BGN, untuk hal-hal yang sifatnya teknis cukup dikoordinasikan di tingkat korwil Berau. Salah satunya terkait permintaan data sasaran 3B dari SPPI, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Kemarin sempat terjadi miskomunikasi dengan puskesmas, tapi sudah kami luruskan,” paparnya.

Atas kondisi tersebut, Pemkab Berau berharap adanya keterbukaan serta evaluasi dari Badan Gizi Nasional, khususnya dalam proses penunjukan dan pengawasan mitra.

Rakhmadi menegaskan, transparansi menjadi kunci agar program strategis nasional tersebut dapat berjalan efektif di daerah.

“Kami harapkan ke depan ada transparansi dari Badan Gizi Nasional, supaya daerah bisa bergerak lebih cepat dan target program MBG bisa tercapai,” pungkasnya.

Sumber: