Gelaran Irau Manutung Jukut Terancam Batal, Ribuan Ikan Segar Sudah Disiapkan Panitia

BERAU, NOMORSATUKALTIM – Salah satu agenda tradisi Manutung Jukut dalam rangkaian HUT ke-72 Kabupaten Berau dan HUT ke-215 Kota Tanjung Redeb itu kini terancam batal menyusul kebijakan pemerintah pusat yang melarang kegiatan berskala besar dan berbiaya tinggi.

Padahal, sejak pendaftaran dibuka pada 25 Agustus lalu, respon warga dinilai sangat positif. Hingga Selasa (2/9), tercatat sebanyak 225 peserta resmi mendaftarkan diri.

Kepala Bidang Penguatan dan Daya Saing Produk Perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Dewi Rosita mengungkapkan, dari total 378 petak lapak yang disiapkan panitia, 300 diantaranya sudah terisi.

Pihaknya bahkan masih membuka registrasi hingga 15 September, mengingat lonjakan peserta terus terjadi setiap harinya.

BACA JUGA: Bupati Sri Juniarsih Minta Pelaksanaan Irau Manutung Jukut Tahun Ini Dikemas Lebih Meriah

“Antusias masyarakat luar biasa. Data terakhir, 225 peserta sudah tercatat. Dari 378 petak, 300 sudah penuh terisi,” ungkapnya dalam rapat koordinasi Peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau ke-72 Kota Tanjung Redeb ke-215 di Ruang Sangalaki Setkab Berau, Selasa 2 September 2025.

Untuk mendukung kegiatan ini, Dewi menjelaskan pihaknya  telah menyiapkan lebih dari 3.000 kilogram ikan segar yang akan dibagikan gratis kepada peserta.

Masing-masing tenda dijatah 25 kilogram. Bahkan, dukungan pihak swasta melalui PT Berau Coal pun mengalir, dengan komitmen tambahan pasokan hingga 4 ton ikan apabila festival benar-benar terlaksana.

Namun, Dewi tidak menampik bahwa isu penundaan kegiatan seremonial membuat pihaknya harus berhitung ulang.

BACA JUGA: Pesta Masyarakat Berau Irau Manutung Jukut Kembali Digelar

Persoalan utama terletak pada pengadaan ikan segar, yang membutuhkan waktu persiapan minimal 20 hari sebelum hari H.

“Kalau tiba-tiba diputuskan untuk ditunda minggu depan, jelas tidak mungkin. Karena pengadaan ikan segar itu ada mekanismenya,” jelasnya.

Menurutnya, persiapan teknis lain sebenarnya sudah hampir rampung. Mulai dari tata lokasi, peralatan pembakaran, hingga koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sudah dilakukan. Perizinan pun telah diajukan jauh-jauh hari.

“Dari sisi teknis kami sudah cukup siap. Hanya soal ketersediaan ikan yang menjadi persoalan paling krusial. Kalau kegiatan benar-benar dibatalkan, kami tetap harus membayar sekitar 20 persen dari kontrak pengadaan. Sementara untuk pengadaan lain masih bisa dibatalkan,” bebernya.

Sumber: