Namun setelah terjadi longsor, dilakukan langkah mitigasi melalui penambahan struktur pada bagian inlet dan outlet.
BACA JUGA: Uji Kelayakan Terowongan Samarinda Tunggu Tim Pusat, PUPR Optimistis Rampung Akhir Tahun 2025
BACA JUGA: Warga Jalan Kakap Keluhkan Nilai Ganti Rugi Proyek Terowongan, Angkanya Tidak Sebanding
Dengan adanya tambahan struktur tersebut, DPRD mempertanyakan alasan munculnya kembali usulan anggaran baru yang nilainya dinilai cukup besar.
“Jadi dalam analisis sederhana kami, kalau sudah ada mitigasi dari tambahan struktur tadi, apalagi yang Rp90 miliar rencananya hanya untuk bagian inlet, kok justru bertambah,” katanya.
Menurut Rohim, DPRD telah meminta kontraktor memberikan penjelasan lebih detail mengenai rencana penggunaan anggaran tambahan tersebut.
Ia juga menilai, berdasarkan analisis awal Komisi III, besaran anggaran tambahan itu masih berpotensi ditekan agar lebih efisien.
BACA JUGA: DPRD Samarinda Minta Kontraktor Teliti Ulang Penyebab Kerusakan di Sekitar Terowongan Samarinda
BACA JUGA: Andi Harun: Idealnya Area Bebas di Sekitar Terowongan Samarinda Diperluas
Selain soal anggaran, DPRD juga menyoroti keterlambatan proyek yang dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Apalagi kita berharap ini, karena terus terjadi jadwal yang terus mundur, pemanfaatan ini menjadi drama di masyarakat yang sebenarnya tidak baik untuk terowongan itu maupun untuk citra Pemkot,” katanya.
Rohim mengingatkan bahwa Terowongan Samarinda merupakan proyek strategis yang sejak awal diproyeksikan menjadi kebanggaan daerah.
Proyek tersebut bahkan sempat mendapat perhatian dari pemerintah pusat setelah dikunjungi Wakil Presiden RI Gibran Rakabumingraka pada 2025 lalu.
BACA JUGA: PT PP Klaim Bertanggungjawab Terkait Rumah Warga yang Rusak Imbas Proyek Terowongan Samarinda
BACA JUGA: Rumah Goyang hingga Dinding Retak Imbas Proyek, Warga Geruduk Pembangunan Terowongan Samarinda
“Apalagi waktu itu wakil presiden sudah sempat datang. Jadi ini barang penting. PUPR harus bergerak cepat,” katanya.